TOPIK
Anggaran Kwarda Pramuka
-
Ketua Kwarda Maluku, Widya Pratiwi Murad kini menunggu giliran dipanggil Jaksa.
-
Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku telah memanggil dan meminta klarifikasi sebanyak 30 orang lebih.
-
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba mengatakan jaksa masih melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah pihak terkait dugaan penyelew
-
Pihaknya tengah kumpulkan bukti tambahan serta pemeriksaan aksi-saksi.
-
Hal itu untuk menggapai pemberitaan oleh sejumlah media yang menuding polisi mengkriminalisasi wartawan.
-
Padahal rapat tersebut untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diberikan Komisi atas temuan dalam LPJ APBD Gubernur Maluku tahun
-
Hal ini lantaran Sekda Maluku, Sadali Ie, yang juga ketua TAPD tak hadir dalam rapat pada Rabu (26/7/2023) malam.
-
Yakni; penasehat hukum Rustam Herman, Bendahara Kwarda Ritha Hayat dan Kadispora Sandi A. Wattimena dan Ketua Komis IV DPRD Maluku Samson Attapary.
-
Samson yang dikonfirmasi TribunAmbon.com, Kamis (27/7/2023) sore memastikan sangat menghormati proses hukum dan dengan senang hati memberikan keterang
-
Pasalnya, pemanggilan jurnalis Porostimur.com, Vera Renyaan oleh aparat Direktorat Tindakan Khusus (Ditkrimsus) Polda Maluku untuk dimintai keterangan
-
Dijelaskannya, polemik masalah anggaran Kwarda Maluku yang ditemukan DPRD Provinsi Maluku akan didukung MCW untuk diusut.
-
Yakni, Rustam Herman selaku Penasehat Hukum, Bendahara Kwarda Pramuka Ritha Hayat dan Kadispora Sandi Wattimena.
-
Mengingat, tudingan dugaan yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Attapary itu adalah fitnah yang disebarluaskan di ruang publik.
-
Pasalnya, selama ini Fakaubun yang juga pengacara itu kerap memperjuangkan isu-isu anti korupsi di Maluku.
-
Yakni sebagai kuasa hukum atas klien Widya Murad selaku Ketua Kwarda Pramuka Maluku
-
Siapa sosok Hamid Fakaubun, pegiat anti korupsi yang jadi kuasa hukum Widya Pratiwi?
-
Pasalnya, jika dugaan tersebut ditangani oleh aparat penegak hukum, maka dapat memberikan kepastian yang jelas.
-
Kepada TribunAmbon.com, Direktur Kriminal Umum, Kombes Pol Andri Iskandar mengatakan, besok, Rabu (26/7/2023) pemanggilan pertama kepada pelapor, yakn
-
Salampessy mengatakan apa yang disampaikan Attapary merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Maluku.
-
Melalui penasihat hukumnya, Ali Basri M. Salampessy mengatakan kliennya adalah mantan advokad yang tentu sangat menghormati dan akan kooperatif dalam
-
Pasalnya, setiap pernyataan yang disampaikan tidak pernah singgung nama partai, orang, bahkan jabatan seseorang dalam partai.
-
Menurutnya, akan semakin banyak orang yang akan masuk penjara jika laporan mereka tidak mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.
-
Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mengakses hukum, apalagi soal lapor-melapor itu perkara yang lumrah. "Ya silahkan. Tapi siapkan bukti dan
-
Sedari awal, Komisi IV menyoroti ada dana hibah dari Pemerintah Provinsi ke Kwartir Daerah (Kwarda) belum dipertanggungjawabkan, dan yang bertanggung
-
Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya pernyataan kader PDI Perjuangan, Samson Attapary yang menuding dugaannya terhadap kader PAN Maluku, Widya M
-
Menurut mereka, pernyataan Samson Attapary yang menyebut dugaan Widya Murad membuat laporan fiktif dana Kwarda Pramuka itu tidak mendasar.
-
Attapary dilaporkan atas pernyataannya terkait anggaran dana hiibah sebesar Rp 2,5 miliar di Kwarda Maluku.
-
Sandi Wattimena menegaskan, baik Ketua Kwarda Maluku, Widya Pratiwi dan Bendarahanya tak pernah membuat laporan fiktif penggunaan dana hibah itu.
-
Pasalnya, MCW sebagai lembaga pegiat anti korupsi seharusnya mendukung upaya pengungkapan dugaan tindak pidana
-
Hamid Fakaubun, salah satu perwakilan pelapor yang juga Direktur Mollucas Corruption Watch (MCW) menjelaskan,
