Sekda Absen Rapat Banggar, Fraksi PKS DPRD Maluku Pertimbangkan Hak Angket

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Terhitung tiga kali Sekertaris Daerah Maluku Sadlie Ie sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tak hadir rapat badan anggaran.

Padahal rapat tersebut untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diberikan Komisi atas temuan dalam LPJ APBD Gubernur Maluku tahun anggaran 2022.

Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku. Turraya Samal mengatakan akan mempertimbangkan hak angket untuk hal ini.

"Sampai sejauh ini kita belum membahas penggunaan hak angket DPRD Maluku, namun jika itu solusinya kita akan tempuh," kata Turraya kepada wartawan.

Sejauh ini, lanjut Turraya, pihaknya masih mengikuti mekanisme yang ada.

"Kami belum bersikap apa-apa agar ini bisa dibahas bersama karena ini tanggung jawab DPRD dan pemerintah daerah. Kita masih meminta untuk berjalan secara normal, mengundang TAPD dan duduk bersama-sama," tambahnya.

Baca juga: Sekda Maluku Tak Hadir, Rapat Banggar DPRD dan TAPD Dijadwalkan Kembali Awal Agustus 

Baca juga: Pengurus Kwarda Pramuka Ngaku Rp 2.5 Miliar Hanya Dikelola Widya Murad dan Bendaharanya

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut, rapat bersama akan tetap berjalan pada awal Agustus.

"Hari ini DPRD Maluku akan mengirimkan surat kepada TAPD Provinsi Maluku untuk mengagendakan rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Banggar dengan TAPD di tanggal 1 Agustus 2023," kata Sairdekut.

Dijelaskannya, rapat tersebut akan mendengarkan jawaban pemerintah daerah atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diserahkan DPRD atau telah dikirimkan ke TAPD.

Lanjutnya, bila TAPD masih enggan untuk hadir, maka Rapat Paripurna akan tetap dilaksanakan dengan agenda sikap dari Fraksi.

"Jika sekiranya tanggal 1 Agustus TAPD lagi-lagi tidak hadir maka DPRD akan melanjutkan dengan rapat paripurna Untuk menentukan sikap Fraksi," tandasnya.