Pinjaman PT SMI Rp1,5 Triliun Tuai Kritik Tajam: GMNI Nilai Gubernur Gagal Lobi Anggaran Pusat

Namun Pemerintah Daerah harus mampu memberikan penjelasan yang utuh agar tidak muncul interpretasi negatif di tengah masyarakat.

“Kami minta Gubernur Maluku transparan soal hasil perjalanan ke Jakarta, Korea Selatan dan Jepang kepada masyarakat Maluku,” tuntutnya.

Ia khawatir, banyaknya perjalanan dinas Gubernur keluar daera, termasuk ke kancah internasional tidak memberikan output yang sebanding bagi masyarakat.

“Ini namanya buang-buang anggaran daerah di tengah efisiensi anggaran yang diberlakukan. Jangan sampai ada interpretasi lain soal banyaknya perjalanan Dinas Gubernur keluar Daerah, tetapi outputnya kepada masyarakat tidak ada,” tutupnya, 

Rencana pinjaman daerah oleh Pemprov Maluku ke PT SMI, yang dilaporkan mencapai Rp 1,5 triliun, saat ini memang sedang menuai perdebatan sengit di Maluku. 

Gubernur Lewerissa sendiri sebelumnya telah menyatakan bahwa pinjaman tersebut diperlukan karena kondisi APBD yang minim dan efisiensi anggaran yang dialami daerah.

Serta menegaskan bahwa berutang bukanlah hal yang haram selama bertujuan untuk pembangunan infrastruktur mendesak. (*)