SBT Hari Ini

Ingatkan Pemda SBT, Fraksi PDI Perjuangan Tolak Hilirisasi Sagu Pakai Dana APBD

Bagaimana tidak, mereka menolak program hilirisasi sagu yang digagas Bupati Fachri Husni Alkatiri pakai APBD.

Penulis: Haliyudin Ulima | Editor: Ode Alfin Risanto
Haliyudin Ulima
DPRD SBT - Forum rapat paripurna ke 12, masa persidangan ke tiga tahun sidang 2025, oleh DPRD SBT, Senin (8/9/2025) malam. 

Laporan Wartawan Tribuambon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi PDI Perjuangan memberi peringatan keras ke Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Bagaimana tidak, mereka menolak program hilirisasi sagu yang digagas Bupati Fachri Husni Alkatiri yang ingin menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu disampaikan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rudi Rumodar dalam forum rapat paripurna ke 12, masa persidangan ke tiga tahun sidang 2025,  Senin (8/9/2025) malam.

Baca juga: Ngaku Sepi Pembeli, Pedagang Pasar Mardika Ambon Terpaksa Jualan Depan Gedung

Baca juga: Peringati Haornas, 418 Peserta Ikuti Fun Run 10 KM di Maluku Tengah

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa mereka tetap mendukung program hilirisasi sagu, asalkan dananya tidak bersumber dari APBD Kabupaten SBT. 

"Sekali lagi saya ingatkan pemerintah daerah, kita tetap mendukung hilirisasi sagu, tapi jangan coba-coba menggunakan APBD, sekali lagi jangan coba-coba menggunakan APBD, daerah kita masih susah," ujarnya.

Pihaknya menilai, penggunaan APBD untuk proyek tersebut akan berdampak serius pada sektor-sektor lain yang sangat membutuhkan anggaran. 

Dirinya mencontohkan alokasi dana untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah cukup menguras APBD. 

Jika ditambah dengan biaya hilirisasi sagu, maka sektor lain seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan akan terancam.

"Kita baru bagi SK PPPK beberapa waktu lalu, itu menguras APBD kita, lalu pemerintah daerah pakai APBD untuk hilirisasi sagu, pembangunan macet, kesehatan macet, pendidikan macet," jelasnya.

Mereka mendesak agar pemerintah mencari sumber pendanaan lain yang tidak membebani APBD, sehingga pembangunan daerah SBT dapat berjalan merata tanpa satupun sektor yang dikorbankan.

"Oleh karena itu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah, itu mungkin yang saya sampaikan menjadi harapan Fraksi PDI Perjuangan agar mudah-mudahan kedepan tidak boleh lagi terjadi seperti itu," tutupnya.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved