Krisis Air Bersih di Bula, DPRD SBT Desak Pemda Percepat Proyek SPAM

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Situasi darurat terkait air bersih di Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memicu desakan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Desakan itu datang dari salah satu anggota DPRD Fathul Kwairumaratu yang disampaikan langsung dalam forum rapat paripurna ke 12, masa persidangan ke tiga tahun sidang 2025,  Senin (8/9/2025) malam. 

Fathul menegaskan pentingnya percepatan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), mengingat kondisi kritis di mana hampir 90 persen warga Kota Bula mengonsumsi air tanah yang tidak layak pakai.

"Rencana pembangunan sistem air minum ini harus di percepat karena keadaan SBT khususnya di kota Bula ini, hampir 90 persen masyarakat mengkonsumsi air bawah tanah, dan air bawah tanah ini termasuk air yang tidak layak untuk dipakai," ujarnya.

Baca juga: Kritik Tajam DPRD SBT: Pemerintah Daerah Dianggap Lamban Tangani Nasib PPPK Kategori R2 dan R3

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta, 9 September 2025: Aries Bersikap Agresif, Sagitarius Berdebat dengan Pasangan

Ia menilai, lambatnya penanganan masalah ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga menghambat potensi daerah untuk mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah pusat.

"Khusus di Kota Bula, kita ini daerah yang jenis tanahnya itu digerogoti oleh perusahaan minyak, tentunya itu tidak baik untuk kesehatan kita," tegasnya.

Padahal kata dia, proyek SPAM tersebut merupakan bagian dari program nasional yang memiliki 13 indikator, yang jika semuanya terpenuhi, maka pemerintah SBT berhak memperoleh dana dari APBN yang sangat vital untuk pembangunan daerah.

Ia menekankan bahwa target utama yang harus segera dicapai adalah pemasangan 3.000 Saluran Rumah (SR). 

Dengan terpenuhinya target ini, daerah akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yakni  masyarakat mendapatkan akses air bersih yang aman, dan kas daerah akan bertambah dengan aliran dana dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Dalam kisaran 3000 Saluran Rumah (SR) harus dipercepat, kalau ini terpenuhi maka kebijakan kita  soal mempercepat pembangunan SPAM itu di penuhi dan itu uangnya ke daerah, masyarakat dapat air yang bersih, juga dapat uang dari provinsi dan pusat," jelasnya.

Keberhasilan proyek ini dinilai sebagai langkah strategis yang akan memberikan dampak signifikan dan jangka panjang bagi seluruh masyarakat SBT.

Dirinya berharap agar proyek SPAM ini menjadi solusi ganda bagi SBT, yaitu menyediakan air bersih yang layak konsumsi dan sekaligus membuka aliran dana yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah lainnya.

"Pemerintah daerah harus betul-betul giat untuk memenuhi itu, agar bisa dapat uang dari BWS sekitar ratusan juta, ini uang gampang yang kita bisa buat dalam kebijakan," tutupnya.(*)