Pastikan Rekrutmen Bintara Brimob 2026 Transparan, Kapolda Maluku Pasang CCTV Pantau Proses Tes

Ringkasan Berita:

• Polda Maluku komitmen terhadap prinsip bersih, transparan dan akuntabel dalam seleksi penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun Anggaran 2026.
• Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dadang Hartanto, memastikan tidak ada celah kecurangan.
• Salah satunya dengan memasang kamera pengawas atau CCTV untuk memantau setiap tahapan tes.
• Total 537 calon siswa (casis) Bintara Brimob akan bersaing ketat untuk memperebutkan posisi tersebut.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Polda Maluku menunjukkan komitmennya yang teguh terhadap prinsip bersih, transparan dan akuntabel dalam seleksi penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun Anggaran 2026.

Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dadang Hartanto, memastikan tidak ada celah kecurangan.

Salah satunya dengan memasang kamera pengawas atau CCTV untuk memantau setiap tahapan tes.

Langkah inovatif ini disampaikan Kapolda usai menyampaikan arahan dalam acara Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Panitia, Pengawas, Peserta, dan Orang Tua/Wali di gedung Plaza Presisi Mapolda Maluku, Kota Ambon, Rabu (19/11/2025).

Total 537 calon siswa (casis) Bintara Brimob akan bersaing ketat untuk memperebutkan posisi tersebut.

Irjen Pol. Prof. Dadang Hartanto menjelaskan bahwa penggunaan CCTV secara khusus akan difokuskan pada tahap tes yang rentan manipulasi, seperti tes kesamaptaan jasmani. 

Hal ini ditujukan untuk memberikan bukti audit yang konkret jika terjadi perselisihan nilai.

“CCTV akan dipasang nanti saat tes kesamaptaan jasmani. Kan bisa dilihat, misalnya casis larinya tujuh putaran tapi yang tertulis hanya enam putaran, maka dilihat rekaman CCTV sebagai bukti,” tegas Kapolda.

Baca juga: Sempat Bersitegang, KUA PPA RAPBD Disepakati Pemda dan DPRD Maluku Tengah

Baca juga: 17 Bulan Jadi Tersangka Korupsi, Petrus Fatlolon Akhirnya Diperiksa Kejati Maluku

Kapolda juga membuka ruang yang sangat luas untuk keterbukaan dan sanggahan. 

Setiap sesi tes, baik peserta maupun keluarga, diberikan hak untuk menyampaikan sanggahan jika merasa tidak puas dengan hasil yang dicapai.

Selain membuka ruang sanggahan, Polda Maluku juga menyediakan pos pengaduan untuk menampung laporan jika ada dugaan kecurangan atau penyimpangan.

“Kalau misalnya ada penyimpangan, maka kita cek, kita audit. Jika terbukti, ya pasti ada forum untuk membatalkan dan kita laporkan ke Mabes (Polri) bahwa dalam prosesnya ini ada penyimpangan,” jelas Irjen Dadang.

Kapolda juga memberikan penekanan keras mengenai kualitas calon Brimob, yang harus memiliki fisik prima dan mental baja.