Sempat Bersitegang, KUA PPA RAPBD Disepakati Pemda dan DPRD Maluku Tengah

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Walau sempat bersitegang, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran (PPA) Rancangan APBD tahun anggaran Kabupaten Maluku Tengah 2026 disepakati.
‎
‎Kesepakatan itu ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Tengah dan Pimpinan DPRD Maluku Tengah pada momen Rapat Paripurna, Kamis (20/11/2025).
‎
‎Dalam sambutannya, Sekda Maluku Tengah, Rakib Sahubawa yang mewakili Bupati menyatakan, penandatanganan kesepakatan ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026. 
‎
‎"Melalui kesepakatan ini, kita menyelaraskan prioritas pembangunan, kebijakan anggaran, serta kapasitas fiskal daerah untuk tahun mendatang," ujarnya.

Baca juga: 17 Bulan Jadi Tersangka Korupsi, Petrus Fatlolon Akhirnya Diperiksa Kejati Maluku

Baca juga: Sempat Hilang saat Melaut, 2 Nelayan Asal Malra Ditemukan Selamat

‎
‎Ia menyebut, tahun anggaran 2026 bukanlah tahun yang mudah, lantaran pengurangan transfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat memberikan dampak langsung terhadap kapasitas fiskal. 
‎
‎Ruang fiskal menjadi lebih sempit, sementara tuntutan pelayanan publik dan agenda pembangunan daerah tetap harus kita jalankan secara optimal.
‎
‎"Dalam kondisi tersebut, kami bersyukur Pemerintah Daerah dan DPRD telah menyepakati arah kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ulas Sahubawa.
‎
‎Tentu, kesepakatan ini menunjukkan komitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan pelayanan dasar, melanjutkan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
‎
‎"Fokus kita adalah mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dalam penyusunan RAPBD 2026 nanti, kita menegaskan beberapa komitmen utama," tukasnya.

Komitmen itu antara lain :

1. Menjamin pelayanan dasar tetap berjalan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. ‎Memprioritaskan program dan kegiatan yang benar-benar penting, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.
2. Memperkuat pengelolaan pendapatan daerah, meningkatkan PAD secara realistis dan tanpa menambah beban yang tidak perlu bagi masyarakat.
3. Menjaga pelaksanaan pembangunan yang berdampak langsung, terutama infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Mengelola anggaran secara lebih efisien dan akuntabel, agar setiap rupiah dapat dimanfaatkan dengan baik.(*)