Tak Kunjung Penetapan Tersangka Landmark Langgur, Kejari Tual Bungkam 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Kejaksaan Negeri Tual, tak kunjung menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi, pembangunan Landmark Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Padahal pelaporan dugaan tipikor ini masuk ke Kejari Tual sejak pertengahan tahun 2024 lalu, namun hingga memasuki pertengahan tahun 2025, Kejari Tual berkilah masih dalam proses perhitungan kerugian negara.

Baca juga: Aksi Demo Cipayung Jadi Ucapan Selamat Datang Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto

Baca juga: Kapolda Maluku Ditantang Cipayung Plus, Berani Tangkap Pelaku Pembakaran Rumah Warga Hunuth?

Sehingga tak kunjung menetapkan tersangka Korupsi pembangunan Landmark Langgur, yang menguras ABPD Malra tahun 2023 sebesar Rp. 6.6 miliar.

Terkait hal ini, TribunAmbon.com berusaha mengkonfirmasi ke Kasi Intel Kejari Tual Doni Limbong, Rabu (27/8/2025).

Namun Kasi Intel Kejari Tual tak kunjung memberikan jawaban baik melalui pesan WhatsApp maupun melalui sambungan telepon.

Hal tersebut menimbulkan spekulasi negatif yang berkembang di masyarakat, setelah pada Senin 4 Agustus 2025 lalu, lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, sesumbar mengatakan sekira Minggu depan konferensi pers penetapan tersangka digelar.

Tapi nyatanya, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pada, Jumat 15 Agustus 2025, Kasi Intel Kejari Tual Doni Limbong dengan santai mengatakan belum bisa penetapan karena masih ada giat di luar kota.

Sementara dihubungi pada, Kamis (21/8/2025) Doni Limbong kembali berkilah, masih dalam tahap perhitungan kerugian negara.

"Masih belum. Setelah adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara baru akan dilakukan penetapan tersangka," ungkapnya.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi Landmark Kota Langgur mulai dilidik Kejari Tual sejak pertengahan tahun 2024. 

Proyek ini diduga bermasalah. Lantaran konstruksi bangunan dan pengadaan barang tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan, bahkan diduga pihak penyedia menggunakan barang kualitas KW 4.