Sejumlah Pejabat di OPD Malteng Rangkap Jabatan, Fraksi Demokrat Jor-joran Beri Kritik

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 

‎‎MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maluku Tengah dipimpin pejabat yang merangkap, Fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku Tengah jor joran beri kritikan.

‎Kritikan itu menggema di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku Tengah, Rabu (8/10/2025), saat momen penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap LPJ APBD tahun anggaran 2024.

‎Dikatakan Ketua Fraksi Partai, Abdurahman Soulissa, Fraksi Demokrat DPRD Maluku Tengah meminta Bupati untuk tidak melakukan (penyerahan tanggung jawab) rangkap-rangkap jabatan di setiap OPD.

‎"Karena itu sama halnya roda pemerintahan dan kerja-kerja pemerintahan terhadap rakyat akan terganggu," tegasnya.

‎Politisi itu bilang, tindakan tersebut sama halnya akan menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

‎Lebih lanjut, Fraksi Partai Demokrat dengan tegas menyampaikan (agar) ada perubahan dalam (OPD) Pemerintah Daerah karena Fraksi Partai Demokrat melihat ada beberapa OPD yang merangkap jabatan.

‎"Makanya untuk mengoptimalisasi pekerjaan Pemerintah Daerah, maka perlu diupayakan untuk jangan lagi OPD-OPD yang merangkap jabatan ini," tukas Wakil Rakyat itu.

Baca juga: Kantor Dirusak OTK, Kader Golkar Lapor ke Polda Maluku

Baca juga: Tak Perlu ke Hutan, Rusa-Rusa Jinak Ini Bisa Disapa di Taman Alburuj Namlea

‎Ia meminta agar pola tersebut harus dirubah, dan diberi penyegaran sehingga ada pekerjaan yang dilakukan (OPD) lebih efektif.

‎"Makanya dari Fraksi Demokrat menyarankan atau memberikan penegasan kepada Bupati untuk menyelaraskan OPD," tandasnya.

‎Sebagai langkah konkrit Soulissa akui,  konkritnya kembali ke Pemerintah Daerah 

‎"Fraksi tetap mendorong untuk ada penyegaran di tubuh OPD Pemda," tegas Soulissa. (*)