Soroti Tapal Batas SBB - Maluku Tengah, Fraksi PKS DPRD Minta Pemda Seriusi

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 

‎MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Soroti tapal batas Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Maluku Tengah, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Maluku Tengah minta Pemda seriusi.

‎Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi, Abdul Gani Lestaluhu pada momen Rapat  Paripurna Akhir Kata Fraksi Laporan Pertanggungjawaban APBD Maluku Tengah 2024, Rabu (8/10/2025).

‎Fraksi PKS mendesak keseriusan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten yang bertugas menetapkan kebijakan, mengoordinasikan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan di tingkat kabupaten terkait dengan proses penyelesaian tapal batas antar Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat. 

‎"Terkait masalah tapal batas Maluku tengah dengan SBB, perlu menjadi perbincangan bersama,"kata Ketua Fraksi.

‎Sehingga hak-hak warga Maluku Tengah di wilayah sengketa, tetap menjadi perhatian dan dapat memberikan kepastian hukum tentang status kewilayahan. 

‎Dalam hal ini diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah jangan menyerah dan terus memperjuangkan hak-hak kewilayahan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Langganan Banjir, PUPR SBT Siapkan Kolam Retensi untuk Kurangi Genangan Air di Bula

Baca juga: Kadis Pendidikan Maluku Apresiasi Workshop SMA YPKPM Ambon, Begini Harapannya

‎Selain menyoroti Tapal Batas, Fraksi PKS juga memberi penegasan untuk peningkatan PAD Maluku Tengah pada retribusi, yang mana belum mencapai target dan cenderung menurun jika dibanding dengan tahun sebelumnya.

‎"Untuk itu Fraksi PKS meminta perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari potensi lokal," cetus Abdul Gani.

‎Ia juga menyarankan strategi agar Pemda mendorong inovasi sektor-sektor produktif dibidang pengembangan pertanian, perikanan, tanaman pangan, dan peternakan serta pembaruan data wajib pajak, penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan, peningkatan kesadaran dan edukasi pajak masyarakat, pengembangan potensi pariwisata, serta peningkatan inovasi dan efisiensi birokrasi. 

‎"Sektor produktif ini jika diprogramkan dan dikelola secara baik, berpotensi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)," lugas Politisi itu. (*)