Sekda Malteng Dukung Pembangunan Nasional Lewat Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik adalah salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
‎
‎Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Tengah, Rakib Sahubawa saat menyampaikan sambutan mewakili Bupati, pada momen Rapat Paripurna DPRD Maluku Tengah dalam rangka mendengar pandangan Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2024, Rabu (8/10/2025).

Baca juga: Cegah Anak Kecanduan Gadget, Alfamidi Edukasi Orang Tua di Ambon

‎
‎Sekda menuturkan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan terus menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan nasional, antara lain :
‎
‎- Program Makanan Bergizi Gratis untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
‎- Sekolah Rakyat sebagai wujud pemerataan akses dan mutu pendidikan;
‎- Penguatan Ketahanan Pangan dan Hilirisasi Komoditas untuk kemandirian ekonomi masyarakat;
‎- Penguatan kapasitas dan kualitas SDM;
‎- Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik; serta
‎- Pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar yang berkeadilan dan berkelanjutan.
‎
‎"Namun, di sisi lain, kita juga harus siap menghadapi kebijakan efisiensi atau penghematan anggaran yang akan berimplikasi pada pelaksanaan program-program pembangunan ke depan," tutur Sekda Rakib.

Baca juga: Gelar Kick Off Implementation Support Mission, Sekjen ATR/BPN Paparkan Lima Langkah Ini

‎
‎Oleh karena itu, lanjut Rakib, dibutuhkan sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah.
‎
‎"Melalui forum yang terhormat ini, izinkan saya kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas," tegasnya.
‎
‎Tentu, Pemkab akan terus berupaya mempertahankan capaian positif daerah, antara lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Zona Hijau Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, serta memperkuat sistem akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal.
‎
‎"Kami yakin, dengan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, serta dukungan penuh masyarakat, Maluku Tengah akan terus melangkah maju menuju daerah yang lebih sejahtera, rukun, dan berkeadilan," pungkas Sekda.(*)