Rustam Latupono Minta DLHP Maksimalkan Pemungutan Retribusi Sampah

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) agar dapat memaksimalkan pemungutan retribusi sampah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon terkait pengelolaan sampah.

Hal ini penting sehingga pendapatan yang diperoleh dari retribusi sampah dapat digunakan untuk membantu kerja-kerja pihak DLHP di lapangan.

"Misalnya untuk menambah armada pengangkut sampah atau lainnya. Karena sampah di Ambon masih menjadi persoalan yang cukup sulit diatasi," kata Rustam di Ambon, Rabu (17/7/2024).

Baca juga: Warga Ambon Wajib Bayar Retribusi Sampah Rp. 6000 Setiap Bulan

Menurutnya, saat ini keberadaan Perda soal sampah belum berjalan maksimal.

Masyarakat pun belum dikenakan pembayaran retribusi sampah rumah tangga.

Selain itu, poin-poin yang dilarang dalam Perda sampah pun, kebanyakan belum diindahkan oleh masyarakat.

Misalnya soal denda membuang sampah sembarangan hingga pada besaran retribusi untuk sampah rumah tangga.

Padahal, jika ada ketegasan dari Pemerintah, maka ini akan jauh lebih baik. Masyarakat akan takut membuang sampah tidak pada tempatnya.

"Sekarang kita lihat misal di kawasan Arbes, warga terus membuang sampah di lokasi itu. Kalau ada ketegasan, ya saya rasa masalah ini perlahan akan terselesaikan," ujarnya.

Dia mengungkapkan, di zaman Richard Louhenapessy sebagai Wali Kota Ambon, masalah sampah di Arbes tidak seperti yang terjadi hari ini.

Padahal, besaran anggaran untuk penanganan sampah di Ambon sama besarnya. Jumlah truk pun demikian. Tapi, volume sampah hari ini sangat tinggi.

"Logikanya begitu, anggaran sama, jumlah truk juga sama, tapi sampah hari ini sangat banyak. Itu berarti ada manajemen yang salah," sebutnya.

Politisi Gerindra itu menyarankan agar pihak DLHP lebih kreatif. Dalam artian, jika yang biasanya petugas sampah mengangkat dua hingga tiga kali sampah dalam sehari, dinaikan hingga empat kali.

"Untuk anggarannya ka nanti bisa disesuaikan. Yang penting masalah ini bisa terselesaikan," tukasnya.