DPRD Ambon Sayangkan Pergantian Penjabat Negeri Hative Besar

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu sayangkan adanya pergantian Penjabat Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon.

Menurutnya, proses pergantian itu harusnya tidak boleh dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Apalagi, penjabat raja yang baru mulanya sudah pernah memimpin di negeri tersebut pada 2021 - 2022 lalu, namun dinyatakan gagal dalam menjalankan tugas.

Baca juga: Tolak Pergantian Jabatan, Saniri Negeri Hative Besar Ancam Boikot Aktivitas Penjabat Raja yang Baru

Sementara, penjabat raja yang akan diganti malah memiliki progress yang baik untuk melahirkan raja defenitif di negeri setempat.

"DPRD tentu sangat menyayangkan dengan sikap Penjabat Wali Kota yang menggantikan orang yang begitu bagus melaksanakan proses pemilihan raja defenitif di Hative Besar, setelah lama tidak ada progres oleh penjabat-penjabat sebelumnya. Termasuk penjabat yang baru ini, pernah gagal saat memimpin Hative Besar," kata Taihuttu, Senin (8/7/2024).

Untuk itu, selaku komisi yang terlibat banyak dengan proses-proses menentuan Kepala Pemerintahan atau Raja di Kota Ambon, pihaknya meminta Penjabat Wali Kota agar dapat pertimbangkan lagi proses pergantian Penjabat Raja Negeri Hative Besar yang telah dilakukan beberapa hari kemarin.

"Penjabat Wali Kota hati-hatilah dalam mengambil keputusan saat ini, karena kita sudah jalan lancar secara baik proses-proses penentuan Raja, lalu kemudian ada keputusan seperti ini, maka itu sudah pasti akan menghambat proses yang sebenarnya sudah berjalan baik sebelumnya," ujarnya.

Terkait hal itu, sejalan dengan laporan yang sudah diterima komisi dari Saniri Negeri, maka dalam waktu dekat, DPRD akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas hal ini.

Taihuttu menegaskan, agar Penjabat Wali Kota Ambon tidak mengambil keputusan-keputusan yang membuat proses melahirkan raja defenitif tidak berjalan secara baik.

Menurutnya, inti dari proses pemilihan atau penentuan Raja defenitif itu, ada pada Saniri Negeri.

Untuk itu, akan sangat sulit jika Hative Besar yang prosesnya hampir rampung, tiba-tiba malah ada pergantian Penjabat Raja yang baru.

"Selama ini berjalan bagus. Kita beberapa kali rapat, kita pantau dan laporan Saniri, Peraturan Negerinya sudah siap tinggal penentuan Raja oleh Soa. Tapi kenapa ditengah jalan harus diganti," tandasnya.