Harga Internet Mahal dan Blank Spot Jadi Bahasan Pertemuan Menteri Komdigi di Ambon

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Isu ketimpangan digital di Indonesia timur, terutama terkait mahalnya harga internet dan kesenjangan infrastruktur TIK, mendominasi dialog terbuka antara Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, bersama para pegiat literasi digital, anak muda, dan aktivis organisasi kepemudaan (OKP/OKPI). 

Pertemuan hangat di Cafe Wailela, Kota Ambon, Selasa (7/10/2025) malam, menjadi forum langsung yang mempertemukan suara akar rumput Maluku dengan pemerintah pusat.

Baca juga: Ratusan Siswa SD Negeri 200 Maluku Tengah Diduga Jadi Korban Penggelapan Dana PIP Sejak 2017

Turut hadir mendampingi Menteri Komdigi adalah Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, dan Direktur Informasi Publik, Dr. Nursodik Gunarjo. 

Mereka mendengarkan keluhan tentang diskriminasi harga kuota dan kurangnya akses sinyal yang membebani pelajar, UMKM, hingga kreator lokal.

Dalam diskusi tersebut, fokus tajam diarahkan pada dimensi sosial dan politik dari kesenjangan digital. 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon menegaskan bahwa isu ketidakadilan digital adalah masalah fundamental yang berkaitan langsung dengan demokrasi dan kebebasan pers.

Sekretaris AJI Ambon, Habil Kadir, menyoroti bahwa pemerataan akses digital adalah bagian dari hak warga negara untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. 

Ia menekankan bahwa kebebasan berekspresi hanya bisa hidup jika semua warga punya akses yang sama terhadap informasi.

"Kalau masyarakat di pulau-pulau kecil tidak punya akses internet yang layak, mereka kehilangan hak untuk tahu dan untuk bersuara,” ujar Habil.

Ia menambahkan, jaringan yang lemah juga menghambat kerja jurnalis lokal dalam mengirim berita dari wilayah kepulauan, menyebabkan liputan daerah tertinggal dari pemberitaan nasional. 

"Pemerataan akses digital juga berarti membuka ruang bagi keberagaman suara daerah," tegasnya.

Blank Spot dan Desakan Fiskal ke Pemerintah Pusat
Di samping persoalan harga, Kondisi blank spot yang masih meluas di berbagai daerah 3T Maluku jadi kendala utama.

Yakni di Kepulauan Aru, Seram Utara, Buru Selatan, Seram Bagian Timur, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya.

"Kami berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat mempercepat pemerataan infrastruktur, agar masyarakat di pulau-pulau kecil juga bisa ikut dalam transformasi digital,” ungkap Aril Salamena, Relawan TIK Maluku.