Maluku Terkini
Harga Internet Mahal dan Blank Spot Jadi Bahasan Pertemuan Menteri Komdigi di Ambon
Dalam diskusi tersebut, fokus tajam diarahkan pada dimensi sosial dan politik dari kesenjangan digital.
Penulis: Jenderal Louis MR | Editor: Ode Alfin Risanto
Senada, Ketua GP Ansor Maluku, Ridwan Nurdin, meminta pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab pembangunan infrastruktur TIK di wilayah kepulauan.
"Jangan menitipberatkan persoalan konektivitas ini ke daerah, karena kemampuan fiskal daerah terbatas. Pemerintah pusat harus turun tangan," tegas Ridwan.
Menanggapi berbagai masukan, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengapresiasi semangat komunitas Maluku.
Baca juga: Kasir PT. Dok Waiame-Ambon 2020 Diperiksa Jaksa, Bongkar Dugaan Korupsi Anggaran Ratusan Miliar
Ia menjelaskan, kebijakan digital nasional saat ini berfokus pada tiga pilar utama: penguatan literasi, pengembangan talenta, dan pemerataan infrastruktur di wilayah 3T.
“Pemerintah berkomitmen agar transformasi digital tidak hanya dinikmati masyarakat di kota besar, tapi juga masyarakat di pulau-pulau kecil,” ujar Meutya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa kolaborasi dengan komunitas lokal adalah kunci sukses pembangunan digital yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh wilayah negeri.(*)
Seret Bupati Aru, Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lingkar Pulau Wokam Ditangani Kejati Maluku |
![]() |
---|
Perkembangan Transportasi Laut Agustus 2025 di Maluku Turun, Cek Persentasenya |
![]() |
---|
Korupsi dari Anggaran Rp. 177 M di PT. Dok Waiame, Kejari Ambon Masih Periksa Saksi Inti |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Gelar Sosialisasi Anjab-ABK dan Sinkronisasi Kinerja Guru Lewat Aplikasi NICOLA |
![]() |
---|
BPS Rilis Perkembangan Transportasi Udara di Maluku Turun pada Agustus 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.