Pengamat Sebut Maluku Wilayah Kaya SDA, Tapi Hadapi Sejumlah Masalah

Menurut berbagai sumber penelitian, karakteristik kemiskinan di Provinsi Maluku di antaranya adalah sebagian besar penduduk miskin banyak bekerja pada sektor informal, tingkat pendidikan masih rendah, kondisi perumahan mayoritas terbuat dari dinding papan, lantai dari papan dan tanah, serta atap dari rumbia dan seng.

Sementara presentasi penduduk miskin di Provinsi Maluku 16,42 persen, jumlah penduduk miskin 301.610 jiwa. Garis kemiskinan per kapita Rp 684.020 per bulan.

Program Terobosan

Dalam paparannya Frans Go menawarkan Program Terobosan Pertama: Pengembangan Infrastruktur Dasar melalui: peningkatan dan perbaiki jaringan jalan, pelabuhan, dan bandara untuk untuk meningkatkan aksesibilitas. Pembangunan dan pemeliharaan sistem kelistrikan yang andal untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Selain itu kata Frans Go, juga memfasilitasi pengembangan sektor komoditas unggulan dengan mempermudah akses ke pasar, dan sumber bahan. Mendukung pengembangan sektor pariwisata dengan meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata. Meningkatkan daya tarik investasi dengan menyediakan infrastruktur yang memadai.

Sementara, Program Terobosan Kedua adalah: Pengembangan Sektor Komoditas Unggulan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas (kelapa, cengkeh, pala, kopi, cokelat, tebu, dan perikanan melalui pelatihan pemberian bibit/bibit unggul dan dukunga teknologi. Juga pengembangan industri hilir untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

Program ini berdampak pada meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung upaya pengurangan kemiskinan. Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha terutama di sektor industri hilir. Meningkatkan daya saing produk daerah di pasar domestik dan internasional sehingga mendukung promosi pariwisata. Meningkatkan daya tarik investasi, khususnya di sektor agribisnis dan industri pengolahan.

Di akhir paparannya Frans Go menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi ujung tombak untuk solusi pemerintah dengan demikian kualitas ASN ditingkatkan serta angka partisipasi pendidikan warga minimal lulusan SMA atau memiliki keahlian dan bersertifikat.

Di sektor ekonomi dan kesehatan, perputaran ekonomi daerah wajib melibatkan swasta, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, karena jumlah PAD terbatas. Perlu intevensi kesehatan dasar bagi bumil dan balita.

Di sektor infrastruktur: jalan, listrik, air, perizinan, lahan bebas sengketa sebaiknya ramah dan mendukung investasi swasta dari luar. Dan yang terakhir adalah kenyamanan berinvestasi di daerah.