Pengamat Sebut Maluku Wilayah Kaya SDA, Tapi Hadapi Sejumlah Masalah

TRIBUNAMBON.COM - Pengamat Ketenagakerjaan dan Pendidikan Fransiskus Go mengatakan Maluku merupakan wilayah kaya budaya, kearifan lokal, dan sumber daya alam.

Namun, kata dia, Provinsi Kepulauan ini menghadapi permasalahan.

Permasalah tersebut, seperti pertama, keterbatasan Infrastruktur di mana masih minimnya akses transportasi, dan minimnya ketersediaan listrik dan air minum.

"Kedua, Lingkungan dan Perubahan yang mencakup Kerusakan Lingkungan, Dampak Perubahan Lingkungan, Pengairan Sulit. Ketiga, Kesehatan dan Pendidikan yang mencakup akses layanan pendidikan dan angka partisipasi pendidikan yang masih rendah, kurangnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan," kata dia pada Selasa, 30 April 2024.

Baca juga: Akademisi Nilai Hadirnya Ambon New Port Mampu Mendorong Pemanfaatan Sumber Daya Laut

Keempat, Ekonomi dan Lapangan Kerja yang mencakup tingginya tingkat pengangguran dan tantangan dalam pengembangan sektor ekonomi. Kelima, Sosial dan Budaya yang mencakup tanah ulayat/adat, kemiskinan dan ketimpangan sosial, human trafficking.

Dia menjelaskan, Maluku sebagai Provinsi di Kawasan Timur Indonesia, memiliki karakteristik yang berbeda dengan Provinsi lain di Kawasan Barat Indonesia dimana dampak konflik sosial, kemiskinan, dan kesenjangan sosial.

Potensi wilayah berbeda mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berbeda di setiap wilayah sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial. Menurut data BPS 2023, Maluku masuk dalam urutan 4 besar Provinsi termiskin di Indonesia.

Saat ini kata Frans Go, perekonomian Maluku terutama bergantung pada sektor pertanian seperti kelapa, cengkeh, pala, dan perikanan.

Infrastruktur terutama di luar Ibukota Ambon, masih memerlukan peningkatan terutama akses transportasi dan ketersediaan listrik. Pariwisata mulai berkembang di Maluku terutama dengan potensi alamnya yang indah seperti pantai, pulau-pulau kecil dan keanekaragaman hayati bawah laut.

Frans Go mengungkapkan lima tantangan investasi bagi investor di Provinsi tersebut adalah:

Pertama, tingkat pendidikan yang rendah dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

“Pendidikan formal adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk masyarakat," kata dia.

Tantangan kedua sambung Frans Go adalah Kemandirian ASN terbatas.

Tantangan ketiga adalah: Kreatif berpikir SDM terbatas. Tantangan keempat, keengganan investor karena dihadang politikus daerah yang menyebabkan para investor kerap enggan berinvestasi di suatu daerah karena dihadang dan diperas oknum daerah, birokrasi yang berbelit dan panjang, serta kenyamanan dan keamanan yang kurang kondusif.

Tantangan keempat adalah: Pemimpin daerah tidak menjadi tuan rumah yang baik. Banyak orang menjadi pemimpin daerah karena hanya bermodalkan uang tanpa kapasitas dan kualitas.

Menurut berbagai sumber penelitian, karakteristik kemiskinan di Provinsi Maluku di antaranya adalah sebagian besar penduduk miskin banyak bekerja pada sektor informal, tingkat pendidikan masih rendah, kondisi perumahan mayoritas terbuat dari dinding papan, lantai dari papan dan tanah, serta atap dari rumbia dan seng.

Sementara presentasi penduduk miskin di Provinsi Maluku 16,42 persen, jumlah penduduk miskin 301.610 jiwa. Garis kemiskinan per kapita Rp 684.020 per bulan.

Program Terobosan

Dalam paparannya Frans Go menawarkan Program Terobosan Pertama: Pengembangan Infrastruktur Dasar melalui: peningkatan dan perbaiki jaringan jalan, pelabuhan, dan bandara untuk untuk meningkatkan aksesibilitas. Pembangunan dan pemeliharaan sistem kelistrikan yang andal untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Selain itu kata Frans Go, juga memfasilitasi pengembangan sektor komoditas unggulan dengan mempermudah akses ke pasar, dan sumber bahan. Mendukung pengembangan sektor pariwisata dengan meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata. Meningkatkan daya tarik investasi dengan menyediakan infrastruktur yang memadai.

Sementara, Program Terobosan Kedua adalah: Pengembangan Sektor Komoditas Unggulan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas (kelapa, cengkeh, pala, kopi, cokelat, tebu, dan perikanan melalui pelatihan pemberian bibit/bibit unggul dan dukunga teknologi. Juga pengembangan industri hilir untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

Program ini berdampak pada meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung upaya pengurangan kemiskinan. Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha terutama di sektor industri hilir. Meningkatkan daya saing produk daerah di pasar domestik dan internasional sehingga mendukung promosi pariwisata. Meningkatkan daya tarik investasi, khususnya di sektor agribisnis dan industri pengolahan.

Di akhir paparannya Frans Go menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi ujung tombak untuk solusi pemerintah dengan demikian kualitas ASN ditingkatkan serta angka partisipasi pendidikan warga minimal lulusan SMA atau memiliki keahlian dan bersertifikat.

Di sektor ekonomi dan kesehatan, perputaran ekonomi daerah wajib melibatkan swasta, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, karena jumlah PAD terbatas. Perlu intevensi kesehatan dasar bagi bumil dan balita.

Di sektor infrastruktur: jalan, listrik, air, perizinan, lahan bebas sengketa sebaiknya ramah dan mendukung investasi swasta dari luar. Dan yang terakhir adalah kenyamanan berinvestasi di daerah.