Sebentar Lagi Warga Maluku Barat Daya Bisa Menikmati Jaringan Internet

"Ada beberapa titik yang terkendala pembangunan 2022 disebabkan titik lokasi masuk dalam kawasan hutan lindung,” ujar Petrus.

Ia mengungkapkan, pihak dinas bersama dengan penyedia telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk proses perizinan pinjam pakai lahan. Lewat konsultasi tersebut, kata Petrus, semua wilayah diharapkan sudah merdeka sinyal telekomunikasi pada 2023.

“Wilayah yang belum dapat dilakukan pembangunan karena menunggu izin penggunaan kawasan hutan lindung adalah Desa Hertuti, Desa Purpura, dan Dusun Metiamarang,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, keamanan dan pemeliharaan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah, baik di desa maupun di dusun, merupakan tanggung jawab bersama.

Pemerintah juga telah menyediakan tenaga operator atau site keeper yang bertanggung jawab menjaga tower.

“Fasilitas telekomunikasi mahal harganya dan perlu pengorbanan, jadi perlu dijaga dan dirawat bersama. Jangan dirusak karena untuk memperoleh fasilitas itu perlu perjuangan bahkan anggaran yang tidak sedikit," imbuh Petrus.

Ia berharap, masalah jaringan telekomunikasi dapat diselesaikan pada tahun-tahun mendatang, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai.

Adanya akses jaringan telekomunikasi juga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.