Warga Tanimbar Dukung Percepatan Pengembangan Proyek Blok Masela

TRIBUNAMBON.COM - Warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menyatakan dukungan penuh terhadap Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, serta pemerintah pusat dalam percepatan pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela. 

Dukungan ini disampaikan menyusul adanya rencana aksi demonstrasi oleh sekelompok pihak yang mengatasnamakan OKP Cipayung Plus, Jumat (24/10/2025) besok.

Dimana aksi itu nantinya akan menuding adanya ketidakberesan dalam proses investasi dan pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) oleh pihak perusahaan.

Salah satu tokoh masyarakat Tanimbar, Edwar Nicolas menilai tuduhan yang dilontarkan kelompok tersebut tendensius dan tidak berdasar.

“Kami masyarakat Tanimbar menyesalkan langkah teman-teman yang mengatasnamakan rakyat Tanimbar untuk menyerang Pak Menteri. Semua tuduhan itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, program CSR dari perusahaan Inpex Ltd telah berjalan jauh sebelum kegiatan operasional dimulai.

“Jangan tinggal di Jakarta lalu bicara seolah tahu kondisi di sini. CSR Inpex nyata bantu UMKM, pedagang kecil, dan beasiswa bagi mahasiswa Unpatti, Unlesa, bahkan S2. Itu fakta, bukan wacana,” ucapnya. 

"Kami juga berterima kasih kepada pemerintah pusat, SKK Migas, dan Inpex yang kini menyiapkan pelatihan khusus di Cepu untuk putra-putri Tanimbar agar bisa langsung bekerja di proyek Blok Masela," imbuhnya.

Baca juga: Warga Minta Pemerintah Perbaiki Jalan Rusak di Dusun Batu Tagepe Poka

Baca juga: Pemda Maluku Tengah Komitmen Dukung Peningkatan Kualitas SDM Sektor Kesehatan 

Masyarakat juga menyampaikan apresiasi terhadap program besar Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Bahlil dalam menjaga aset negara serta menertibkan aktivitas tambang ilegal.

“Kami percaya Pak Bahlil bersama Pak Presiden Prabowo bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu,” tegasnya.

Ia menilai gerakan demonstrasi ke KPK tersebut sarat dengan kepentingan politik dan pribadi, serta dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mendapatkan ruang dalam konsorsium proyek besar Blok Masela.

“Gerakan ini hanya digerakkan oleh segelintir orang yang haus posisi. Mereka ingin ada di jajaran komisaris atau direksi, makanya memakai nama masyarakat Tanimbar,” katanya.

Terkait isu harga tanah sebesar Rp14.000 per meter yang dipersoalkan kelompok demonstran, masyarakat menegaskan bahwa penentuan harga dilakukan sesuai mekanisme hukum.

“Tim independen dari SKK Migas dan Impact sudah turun langsung ke lapangan, berdialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda. Semua masukan telah disampaikan secara resmi,” jelasnya.

Ia juga membantah adanya dasar hukum kuat dari pihak yang mengklaim mewakili masyarakat.