Bupati SBT Waspadai Bahaya Gas Sumur PT Karlez, Minta Pempus Bertindak

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyoroti serius ketidakpastian pengelolaan dan pengawasan sumur migas milik PT Karlez Petroleum Limited, Selasa (20/1/2026).
• Hal itu menyusul keluarnya gas dan minyak yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga serta lingkungan sekitar.
• Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai masalah teknis semata.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyoroti serius ketidakpastian pengelolaan dan pengawasan sumur migas milik PT Karlez Petroleum Limited, Selasa (20/1/2026).

Hal itu menyusul keluarnya gas dan minyak yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga serta lingkungan sekitar.

Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai masalah teknis semata.

Pasalnya, peristiwa itu menyangkut keamanan aset vital negara yang berada di wilayah pemukiman masyarakat.

Menurutnya, jika pengelolaan sumur tidak ditangani secara profesional dan diawasi secara ketat, maka risiko yang ditimbulkan tidak hanya sebatas pencemaran lingkungan, tetapi juga ancaman keselamatan publik.

“Ini bukan sekadar soal gas keluar atau tidak beracun. Kalau pengelolaannya tidak jelas dan tidak diawasi, potensi bahayanya besar,” ujarnya.

Baca juga: Kunker ke Buru, Kapolda Maluku Traktir Pembeli di Stand UMKM Bhayangkari

Baca juga: Wabup Malteng Tegaskan Harga Serapan Gabah Rp.6.500 per Kilo, Tak Boleh Main-main

Lebih lanjut dijelaskan, kondisi geografis Kota Bula yang panas serta aktivitas warga yang padat di sekitar lokasi sumur semakin meningkatkan risiko, terutama terhadap potensi kebakaran.

“Ini dekat dengan aktivitas masyarakat. Kalau tidak ada langkah antisipasi, dampaknya bisa ke mana-mana,” tegasnya.

Fachri menyinggung pentingnya peran pemerintah pusat, khususnya SKK Migas dan Kementerian ESDM.

Diri meminta agar pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumur PT Karlez.

Termasuk memastikan standar keselamatan dan lingkungan diterapkan secara maksimal.

“Ini kewenangan pemerintah pusat. Harus ada evaluasi, siapa pun yang mengelola, yang penting profesional dan bertanggung jawab,” katanya.

Kata dia, daerah yang ia pimpin dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak, sehingga pengelolaan migas yang tidak optimal justru berpotensi merugikan masyarakat dan daerah.

“Kekayaan alam ini seharusnya memberi nilai ekonomi bagi negara dan daerah, bukan malah menimbulkan kekhawatiran,” tandasnya.

Pihaknya berharap persoalan tersebut segera mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari.

“Lebih baik kita bertindak cepat daripada menunggu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutupnya.(*)