Demo di Kantor Bupati, GMNI Cabang SBT Suarakan Hutan Adat Masyarakat

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Sejumlah orang yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Seram Bagian Timur (SBT), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati SBT, Selasa (30/9/2025).

Pantauan Tribunambon.com di lokasi, masa aksi mulai menduduki kantor bupati sekitar pukul 13:00 WIT.

Mereka datang menggunakan satu buah mobil pickup dengan dilengkapi alat pengeras suara beserta atribut organisasi lainnya.

Baca juga: Pelimpahan Kasus Landmark Langgur ke Kejari Malra, Limbong Sebut Sementara Selesaikan Administrasi 

Baca juga: Jawab Tuntutan Masa Aksi, Wabup SBT Akui Sulit Tembus GAKKUM Soal Konflik Agraria di Teluk Waru

Masing-masing orator tampak bergantian menyampaikan aspirasi mereka, menyoal persoalan hutan adat di kabupaten SBT.

Hal itu sebagai bentuk kepedulian masa aksi dalam memperingati Hari Tani Nasional yang diperingati pada Rabu (24/9/2025) lalu.

Hingga satu jam berjalan, masa aksi tak kunjung ditemui bupati maupun wakilnya. 

Mereka bahkan tidak diperkenankan untuk masuk ke pelataran kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Alhasil, aspirasi dan tuntutan masyarakat yang disuarakan hanya terdengar dari balik pagar, dikawal ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.

Masa aksi bahkan mencoba berbagi ancaman agar pintu pagar segera di buka, mulai dari Pemalangan jalan, saling dorong, hingga ancaman bakar ban.

Beruntung, upaya yang dilakukan berbuah hasil positif berkat komunikasi intens antara masa aksi dan penghuni gedung.

Meski belum ditemui secara langsung, kini masa aksi telah berhasil masuk ke dalam halaman gedung untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Kordinator aksi Saiful Eluwar menyebut, demonstrasi yang digelar pihaknya itu, sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap masalah-masalah agraria di wilayah SBT.

"Untuk memperingati Hari Tani Nasional, kami dari GMNI cabang SBT menunjukan kepedulian kami atas masalah yang terjadi di masyarakat terkait hutan-hutan mereka, seperti di kecamatan Teluk Waru," ujarnya.

Dirinya menilai, hal itu penting sebab belakang ini terjadi konflik ditengah-tengah masyarakat lantaran hutan mereka kini diambil alih pemerintahan.

"Akhir-akhir ini berbagai masalah terjadi di masyarakat kita di Teluk Waru, ini harus diperhatikan oleh pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Timur," tutupnya.(*)