Tingkat Stunting di Desa Laha Masih Tinggi, Warga Minim Pengetahuan dan Partisipasi

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Angka stunting yang masih tinggi, dengan 59 kasus teridentifikasi di Desa Laha, disinyalir kuat akibat minimnya pengetahuan masyarakat dan rendahnya partisipasi kunjungan ke Posyandu.

Hal ini diungkapkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Yan Aslian Noor, saat menanggapi peluncuran program penanganan stunting oleh BPOM Ambon dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Ambon di Puskesmas Tawiri.

Menurut dr. Yan, terdapat dua faktor utama yang menjadi tantangan berat dalam menekan angka stunting di Desa Laha.

Baca juga: Cabuli Anak Kandung, Oknum Satpol PP di SBB Divonis 20 Tahun Penjara

Baca juga: DPRD Maluku Tinjau Tumpahan Oli di Pantai Wailaa, Ambon

Pertama yakni, kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran.

"Masyarakat masih minim pengetahuan dan kesadaran untuk menjaga kesehatan anak dan balita agar dapat tumbuh kembang secara normal," ungkapnya saat diwawancarai awak media, Senin (3/11/2025).

Kedua, ialah partisipasi masyarakat untuk mendatangi Posyandu masih tergolong kurang. 

"Padahal, Posyandu merupakan pusat intervensi yang selalu menyediakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk pemenuhan gizi anak," tambahnya.

Tingginya angka 59 anak stunting di Desa Laha kini menjadi fokus utama program kolaborasi intensif antara BPOM Ambon, Pelindo, dan Human Initiative yang akan berjalan selama enam bulan ke depan.

"Kita mengharapkan para kader yang dilibatkan ini akan mampu mengolah dan mengelola makanan bergizi kepada anak-anak stunting. Harapannya mereka akan terbebas dari stunting," ujar dr. Yan Aslian Noor.

Pelaksanaan program ini akan dikawal langsung oleh Puskesmas Tawiri, bekerja sama dengan BPOM, Pelindo, dan Human Initiative.

Tujuannya memastikan intervensi berupa edukasi dan pemberian makanan tambahan berjalan terukur dan tepat sasaran.

Yan melihat kolaborasi ini sebagai model solusi permanen dalam memberantas stunting.

"Solusi menekan angka stunting ini dapat dilakukan dengan mengkolaborasikan program PMT yang ada di seluruh Puskesmas di Provinsi Maluku apabila berkolaborasi dengan pihak swasta yang mempunyai CSR. Kita harapkan dapat memberantas stunting," pungkasnya.

Sinergi antara program PMT yang didanai pemerintah dengan dukungan dana tanggung jawab sosial (CSR) dari sektor swasta dinilai mampu memperluas cakupan intervensi.

Juga memastikan keberlanjutan gizi bagi anak-anak yang berisiko maupun yang sudah mengalami stunting.

Sebagai informasi, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Tahun 2024 prevalensi balita stunting di Provinsi Maluku mencapai 28,4 persen. 

Hal tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,3 persen dibandingkan pada Tahun 2022 yaitu mencapai 26,1 persen. 

Angka ini menempatkan Provinsi Maluku berada pada urutan ke-6 dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia.