Tak Masuk Daerah Penghitungan Inflasi, Ini Penjelasan Kepala BPS SBT

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Penghitungan angka inflasi hingga kini belum diterapkan pada daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku. 

Hal itu disampaikan langsung Kepala Badan Statistik (BPS) SBT, Tupa Tampubolon saat diwawancarai TribunAmbon.com di ruang kerjanya, Kamis (10/7/2025) 

Dirinya mengaku, terdapat beberapa alasan yang membuat pihaknya hingga kini belum ditargetkan sebagai salah satu daerah penghitungan inflasi, seperti Kota Ambon, Tual dan Maluku Tengah. 

"Yang pertama itu memang secara komuditas barang dan jasa, tidak selengkap atau tidak beragam jenisnya seperti di Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah yang memang sebagai kota Inflasi," ujarnya. 

Baca juga: Berlanjut, Dua Akuntan Publik Diperiksa Terkait Korupsi di PT. Dok Waiame

Sementara itu di lain sisi, pihaknya juga belum mendapat perintah langsung dari Pemerintah Daerah (Pemda) selaku pengambil kebijakan tersebut. 

"Kedua, tergantung kebijakan pemerintah daerah juga, mungkin saat ini belumlah dilakukan penghitungan inflasi, dan juga mungkin terkait anggaran, karena saat ini lagi penyelamatan anggaran, jadi di SBT belum dilaksanakan," lanjutnya. 

Kata dia, penghitungan angka inflasi sangat membutuhkan berbagai tahapan, sehingga hal itu perlu direncanakan dengan baik, agar bisa mengontrol dan mengendalikan saat inflasi meningkat atau menurun. 

"Survei inflasi itu banyak proses yang harus dilewati, di BPS itu dikenal dengan GSBPM atau Generic Statistical Business Process Model, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pengelolaan itu panjang," katanya. 

Baca juga: Gali Bukti Korupsi Anggaran Rp. 177 Miliar PT. Dok Waiame, Empat Mantan GM ASDP Ambon Diperiksa

Tampubolon memastikan, pihaknya tetap sigap membantu pemerintah daerah dalam menyediakan data yang berkualitas untuk membangun neger Ita Wotu Nusa.

"Saya kira kalau kebijakan daerah mau melakukan, tinggal kita berkonsultasi dengan provinsi selaku satker pembina kami di 11 kabupaten kota, agar menyediakan data yang berkualitas untuk membangun neger Ita Wotu Nusa," jelasnya. 

Dijelaskan, hingga kini pihaknya tetap melakukan pemantauan harga pada sejumlah desa di SBT untuk mengetahui Nilai Tukar Petani (NTP), namun angka tersebut tidak dihitung oleh pihaknya. 

"Kita tetap memantau harga, ada teman-teman di BPS yang memantau harga pedesaan di beberapa titik kecamatan Bula Barat, tapi itu harga pedesaan, bukan harga konsumen, untuk Nilai Tukar Petani pun angkaaya tidak ada di kabupaten, hitungannya di Provinsi," benernya. 

Dikonfirmasi terkait dampak buruk tidak dilakukannya penghitungan inflasi di SBT, dirinya menyebut tergantung kebijakan pemerintah daerah. 

"Jadi kalau ada komoditas atau harga barang naik, itu kebijakan pemerintah daerah untuk mengendalikan harga itu," tutupnya. (*)