Harga Beras Dunia Turun, Dalam Negeri Justru Naik, Saadiah  Soroti Lemahnya Tata Kelola Pangan

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis
TRIBUNAMBON.COM - Di tengah tren penurunan harga beras dunia yang signifikan, masyarakat Indonesia justru dihadapkan pada kenyataan pahit, yakni harga beras dalam negeri yang terus merangkak naik. 

Fenomena ini memicu keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty. 

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata akibat faktor global, melainkan lebih pada lemahnya tata kelola pangan nasional.

Menurut data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dan Bank Dunia, harga beras dunia pada April 2025 berada di kisaran USD 343–415 per metrik ton, atau setara dengan Rp5,5 juta hingga Rp6,6 juta per ton dengan kurs Rp16.000/USD. 

Harga ini menunjukkan penurunan hingga 22 persen dibandingkan tahun lalu. 

Penurunan tersebut disebabkan oleh membaiknya produksi global, dibukanya kembali ekspor oleh India, dan melemahnya permintaan dari negara-negara importir besar, termasuk Indonesia.

“Ini ironis. Saat harga dunia turun karena kelebihan pasokan, harga beras di dalam negeri justru melonjak. Ini membuktikan ada yang tidak sinkron antara dinamika global dan sistem distribusi pangan nasional kita,” ujar Saadiah, Jumat (16/5/2025).

Ia menyoroti sejumlah faktor yang diduga kuat menjadi penyebab lonjakan harga domestik, mulai dari lemahnya pengendalian rantai distribusi, keterlambatan penyerapan panen petani oleh Bulog.

Baca juga: Fokus Tingkatkan Kompetensi Guru, Yayasan Sulinama Teken MoU dengan Pemda Malteng

Baca juga: Harmonisasi Bangun Daerah, DPR RI Tegaskan Pilkada Telah Usai Saatnya Rangkul Lawan

Hingga belum maksimalnya cadangan beras pemerintah (CBP) dalam meredam gejolak harga di pasar.

“Kalau harga gabah petani masih rendah, tapi harga beras konsumen mahal, maka jelas yang diuntungkan adalah tengkulak dan spekulan. Negara seharusnya hadir untuk menyeimbangkan, bukan justru membiarkan disparitas harga ini terus melebar,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Maluku ini mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi strategi stabilisasi harga pangan, mempercepat serapan beras petani lokal.

Serta memastikan bahwa kebijakan penghentian impor tidak berdampak negatif terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat.

“Jangan sampai narasi swasembada malah menutupi kegagalan dalam menjamin harga wajar bagi rakyat. Kita perlu reformasi tata kelola pangan, bukan sekadar kebijakan jangka pendek yang menimbulkan euforia sesaat,” tutupnya.(*)