Harmonisasi Bangun Daerah, DPR RI Tegaskan Pilkada Telah Usai Saatnya Rangkul Lawan

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera 

TUAL, TRIBUNAMBON.COM - Anggota Komisi Vlll Alimuddin Kolatlena yang juga merupakan legislator daerah pemilihan Maluku, menegaskan harmonisasi dalam pembangunan daerah harus melibatkan semua stakeholder.

Penegasan tersebut dikemukakan, menyusul fenomena usai pesta demokrasi lima tahunan, dimana kecenderungan untuk menginjak dan mematikan karier lawan politik lebih besar ketimbang merangkul untuk memajukan daerah.

"Saya berpikir ini politik lama yang seharusnya tidak lagi digunakan, sesuai tata kelola pemerintahan yakni penempatan sesuai dengan kemampuan harus lebih diutamakan," ujar mantan anggota komisi I DPRD Maluku ini saat diwawancarai TribunAmbon.com, Jumat (16/5/2025).

Baca juga: Pengelolaan Keuangan Haji, Alimuddin Kolatlena Pastikan Aman dan Akuntabel

Baca juga: Duh! Sudah Dua Bulan Harga Cabai di Pasar Langgur Maluku Tenggara Bertahan Rp 150 ribu

Kolatlena menekankan, untuk pembangunan daerah pemerintah bukan 'supermen' dan 'superpower' yang dapat melakukan semua hal secara sendirian.

"Untuk itu diperlukan mitra yang handal untuk membangun suatu daerah," ujarnya.

Pemerintah juga dapat merangkul mitra kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, mengingat harmonisasi pembangunan harus dilakukan secara bersamaan.

"Kalau benar-benar ingin membangun semua komponen hari dirangkul dan semua sumber daya harus dikelola dengan baik, dan yang terpenting pemerintah harus kreatif melobby kepentingan daerah di pusat," Kata Kolatlena.(*)