Bappeda Maluku Gelar Forum Konsultasi Publik RPD 2025-2026

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (31/1/2024).

Forum tersebut digelar berdasarkan Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode RPD Jangka Menengah berakhir pada Tahun 2024, dimana Provinsi Maluku menjadi salah satu Provinsi yang dimanatkan untuk Menyusun RPD setahun yakni 2025-2026.

Dimana dokumen Pembangunan jangka menengah transisi yang akan dijadikan pedomen untuk penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dalam 2 Tahun kedepan.

Baca juga: Wakil Jaksa Agung RI Kunker 2 Hari di Maluku

Baca juga: Bawaslu Maluku Akui Belum Temukan Pelanggaran saat Kampanye Capres Ganjar di Ambon

Forum Konsultasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie.

Serta dihadiri juga oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinis Maluku, serta Unsur lainnya yang mengikuti secara daring maupun luring.

Sadali Ie mengatakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Periode 2019-2024 telah mengalami perubahan Pembangunan yang cukup signifikan.

“Hal ini ditandai dengan berbagai survei yang dilakukan oleh BPS dimana indikator capaian yang diperoleh antara lain, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan 3 Tahun 2023 sebesar 5,69 persen lebih tinggi dari Nasional 4,94 persen,” kata Sadali.

Selain itu Sadali menjelaskan juga, bahwa tingkat inflasi Maluku pada bulan November 2023 mencapai 2,96 persen, jauh lebih rendah dari bulan yang sama pada Tahun 2022 yakni sebesar 6,58 persen.

Termasuk dengan tingkat Pengangguran Terbuka yang turun dari 7,5 persen pada Tahun 2020 menjadi 6,8 persen pada Februari 2023.

“Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 17,44 persen pada Maret 2020 menjadi 16,42 persen pada Maret 2023, capaian lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2023 mencapai 72,75 poin naik 1,41 poin dari Tahun 2020 capaian ini menunjukan bahwa Maluku telah berada pada kategori tinggi,” jelas Sekda.

Sekda juga menyampaikan, prevalensi stunting di Provinsi Maluku juga mengalami penurunan dari 30,38 persen di Tahun 2019 menjadi 26,1 persen di Tahun 2022.

Lanjutnya, forum ini merupakan suatu tahapan substansial yang wajib dilalui dalam penyusunan RPD yang bertujuan untuk mendapat saran dan masukan dari seluruh unsur pemangku kepentingan Pembangunan daerah.

Hasilnya, tambah Sadali, akan menjadi input dalam proses penyempurnaan rancangan RPD menjadi rancangan akhir RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026.

Ia menegaskan, pembangunan daerah akan terus dilanjutkan untuk mewujudkan Maluku yang Maju dan Berkelanjutan.

“Untuk itu kami harapkan konsultasi publik pada hari ini yang merupakan forum strategis dapat dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi yang menghasilkan saran dan masukan konstruktif terhadap arah kebijakan Pembangunan Maluku Tahun 2025-2026,” tutupnya.