Kontroversi Barisan Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe: Najwa Terkejut, Kapolda Berharap

"Nggak, kalau tidak aman pasti saya bawa pulang," ujar Lukas dengan tegas.

Mendengar apa yang diucapkan Lukas, Ketua Adat Papua Lenis Kogoya mengucapkan permintaan maaf.

"Kami biasa seperti itu, jadi maaf, kakak bukan marah tenang aja," imbuh Ketua Adat Papua, Lenis Kogoya.

"Kalau tidak aman, kan negara menjamin, negara memberikan perlindungan, sudah ada permintaan maaf, mau dibikin asrama gabungan," ucap Najwa.

• Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Orang Papua Tak Pernah Lewat Jalan Trans Papua

• Gantung Diri 2 Hari Jelang Hari Pernikahannya, Gadis di Aceh Tinggalkan Sepucuk Surat, Ini Isinya!

 Lenis lantas memberikan tindak nyata yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mahasiswa Papua.

"Maaf contoh yang kami sudah koordinasi dengan pemerintah Surabaya, ada tiga rekomendasi, satu akan bangun asrama nusantara, disitu akan dilengkapi semua fasilitas mulai dari olahraga, fasilitas belajar, BLK dan sebagainya," ujar Lenis.

"Kementerian Sosial juga akan berikan ATM nontunai, kasih beasiswa, poin kedua menteri dalam negeri akan koordinasi MOU bersama Gubernur Papua dan Gubernur Jawa Timur, yang ketiga ada pertukaran CPNS dari Papua bisa kerja di Jawa, yang Jawa bisa ke Papua," sambung Lenis.

"Jadi itulah Bhineka Tunggal Ika," pungkasnya.

Merespons perkembangan situasi keamanan di Provinsi Papua, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Papua menggelar pertemuan di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (22/08/2019).

Dalam pertemuan tersebut hadir kapolda Papua, pangdam XVII/Cenderawasih dan Danlanud Silas Papare.

Dari unsur pemerintah, Pemprov Papua hanya diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Musa Isir.

"Kita berharap Pak Gubernur yang sekarang sedang di Jakarta menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan, jangan yang tidak menyejukkan. Karena kalau Gubernur sudah menyampaikan pesan yang menyejukkan, maka saya yakin semuanya selesai," kata Kapolda Papua Irjen Rudolph A Rodja usai pertemuan dikutip dari Kompas.com.

Sebagai kepala daerah, sambung Rodja, suara Gubernur Lukas Enembe diyakini akan didengar oleh masyarakat sehingga pesan-pesan perdamaian sangat diharapkan keluar dari yang bersangkutan.

Terlebih, hari ini Gubernur Lukas Enembe dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk membahas beberapa masalah.

"Hari ini beliau akan bertemu dengan pimpinan tertinggi negara dan kita berharap bahwa beliau akan menyampaikan kepada masyarakat Papua bahwa sudah selesai, sudah ditangani oleh pemerintah, tidak perlu lagi ada (unjuk rasa)," tutur Rodja.

Sementara itu, Kepala Badan kesbangpol Papua, Musa Isir menyebutkan tim konsolidasi masalah rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, sudah terbentuk dan segera berkerja.

"Dari pemda telah membentuk tim konsolidasi ke dalam dan keluar. Rencananya (tim) akan berangkat ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan akan kembali ke Papua untuk melakukan konsolidasi," katanya.

• Ambon Spesial, Punya Pola Hujan Sendiri saat Indonesia DIlanda Kemarau Panjang, Ini Siklusnya

• Kasus Rusuh di Manokwari Papua: Intelijen Bongkar Si Pelaku, Wakil Ormas Minta Maaf

4. Sosilog UI Ingin Jokowi Lakukan Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara RI harus mengambil alih langsung situasi pengendalian Papua.

Demikian disampaikan Sosiolog Universitas Indonesia, Kastorius Sinaga kepada Tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).

"Dan tidak menyerahkannya tanggung-jawab secara parsial dan teknis sektoral ke para pembantunya termasuk ke tangan TNI dan Polri sebagai leading sector untuk pemulihan keamanan," ujar alumni Universitas Bielefeld Jerman ini.

Karena agressi massa di Papua terjadi bak bola salju yang cepat menjalar dan mebakar berbagai kota mulai Monokwari, Sorong, Fakfak dan Timika, pada Rabu (21/8/2019).

Bila kerusuhan ini terus berlangsung maka Papua akan menjadi faktor utama disintegrasi nasional.

Ini akan dapat berujung fatal bagi stabilitas dan keamanan nasional seperti pernah dialami pada kasus lepasnya Timor Timur di tahun 1999 lalu.

Untuk itu dia menilai, solusi permasalahan Papua tidak bisa dilihat parsial dari sudut keamanan saja.

"Bergesernya agresi masa dari sekadar ungkapan emosional akibat tindakan rasisme terhadap warga Papua di jawa Timur ke motif kemerdekaan Papua dari NKRI harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Pusat," jelas Kastorius.

Apalagi Papua saat ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa.

Karenanya menjadi wajar bila Presiden mengambil alih seluruh penanganan masalah Papua termasuk dalam merumuskan platform penyelesaian Papua berjangka panjang.

Bila tidak maka dikwatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa.

"Saatnya Presiden meletakkan prinsip “human dignity” bagi penyelesaian Papua. Papua tak bisa diselesaiakan hanya dari security approach dan pembangunan fisik infrastruktur," papar Kastorius.

• Rusuh di Papua: Gubernur Lukas Enembe Minta Oknum Tentara Pelaku Rasis Ditangkap

• Aura Kasih Emosi, Pamer Sang Bayi Disebut Kritikus Film Dikaruniai Pabrik Susu, Ini Pernyataannya

Namun terutama, imbuh dia, menempatkan kembali warga Papua setara dengan warga Indonesia secara keseluruhan.

"Penempatan martabat ras Papua sebagai entry point utama yang harus diprioritaskan oleh Presiden di dalam penanganan masalah Papua ke depan dengan mengajak semua perwakilan masyarakat adat Papua di dalam mencari solusi terbaik untuk Papua damai ke depan," jelasnya.

(TribunAmbon.com/Chrysnha)(TribunWow/Kompas.com/Tribunnews.com)