Kontroversi Barisan Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe: Najwa Terkejut, Kapolda Berharap

TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, bereaksi setelah kerusuhan melanda sejumnlah daerah di wilayah yang ia pimpin.

Kerusuhan di Papua dan sekitarnya pada Senin (19/8/2019) hingga kemarin Rabu mendapat perhatian serius oleh Gubernur Lukas Enembe hingga melontarkan sejumlah pernyataan.

Lantas, beberapa pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi kontroversi lantaran mendapat tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak.

Mulai dari terkejutnya Najwa Shihab sampai Kapolda Papua Irjen Rudolph A Rodja.

Ada juga pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyindir Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

TribunAmbon.com merangkum dari berbagai sumber, inilah berbagai tanggapan atas pernyataan kontroversi Gubernur papua Lukas Enembe.

• Tak Ingin Mantan Suaminya Direbut Wanita Lain, Pelaku Video Vina Garut Dipaksa & Dibayar Rp 500 Ribu

• BMW Jadi Calon Mobil Presiden? Ini Perkembangan Pengajuannya

1. Najwa Shihab Terkejut

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan harus ada perjanjian baru untuk solusi mengenai kerusuhan di Papua.

Diketahui, kerusuhan di sejumlah tempat di Papua terjadi, yakni di Manokwari Senin (219/8/2019) dan Fakfak, Rabu (21/8/2019).

Hal ini dipicu adanya penangkapan terhadap 43 mahasiswa Papua di Surabaya, dengan tudingan merusak bendera Indonesia, Sabtu (17/8/2019).

Dikutip TribunWow.com, pernyataan Lukas Enembe terkait kerusuhan yang terjadi di Papua ini disampaikannya saat menjadi narasumber di Program Mata Najwa, di saluran YouTube Najwa Shihab, Kamis (22/8/2019).

Lukas menuturkan, dirinya akan segera bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusulkan perjanjian.

"Kemarin saya untuk undang beliau untuk datang ke Jayapura kami akan bertemu. Tapi kami sudah punya konsep, akhirnya kita harus pakai satu perjanjian. Undang-undang apapun enggak bisa," ujar Lukas dikutip TribunAmbon.com dari TribunWow.com.

Najwa Shihab lalu menanyakan soal otonomi khusus, namun tetap dijawab Lukas tidak bisa.

"Enggak itu enggak bisa, harus perjanjian dengan lembaga-lembaga tertentu. Dengan lembaga internasional atau dengan apa, kalau undang-undang tidak akan," sebut Lukas.

Najwa Shihab pun langsung bertanya jika gubernur tak mempercayai kekuatan undang-undang.

"Gubernur tapi tidak percaya dengan kekuatan undang-undang Pak Lukas?" tanya Najwa Shihab kaget.

"Enggak," jawab singkat Lukas.

"Undang-undang 21 itu tidak berjalan, hanya dikasih uang begitu saja kan, kewenangan tidak ada," tambahnya.

"Di Papua undang-undang tertentu, baru satu PP yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP) yang lain semua tidak ada. Ini sudah lebih dari 20 tahun. Jakarta tidak bisa kasih," papar Lukas.

2. Saran Sekjen Federasi Kontras

Maish dari acara Mata Najwa, Sekjen Federasi Kontras, Andy Irfan Junaedi lalu menambahkan bahwa ada upaya yang bisa dilakukan pada UU 21 tahun 2001.

"Saya mau komentar, mungkin begini Pak Lukas, ada satu mandat yang sangat kuat di Undang-undang 21 tahun 2001, soal lembaga yang disebut UU itu adalah komisi kebenaran rekonsiliasi, kalau lembaga ini dibentuk akan mendapat mandat yang luar biasa," ujar Andy.

"Satu pelurusan sejarah, kemudian soal finding, itu pengungkapan kebenaran kemudian kita bisa bilang rekonsiliasi."

Dijelaskannya, Lukas harus segera mengusulkan ke presiden.

"Nah syaratnya adalah Bapak Gubernur mesti bikin usulan ke Bapak Presiden. Jadi saya berharap Bapak Gubernur secepatnya membuat surat usulan ke Pak Presiden," jelas Andy.

• Kalimantan Timur Jadi Ibu Kota Baru, Wagub Kaltim Minta Warga Manfaatkan Peluang

• Tes Kepribadian: Bentuk Alismu Mampu Menunjukkan Karaktermu yang Sesungguhnya!

"Ini momentum yang tepat, 'Jakarta kalau kau bertanggungjawab kepada Papua, ini tolong segera kerjakan bikin Kepres untuk bikin KKR Papua'," ujarnya.

"Jadi tidak perlu tim khusus lain lagi menurut Anda?" tanya Najwa Shihab.

Andy lalu mengatakan dahulu ada Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

"Dulu zaman Pak SBY ada UP4B, kita semua tahu kerja UP4B," ujar Andy.

"Kalau selalu Papua dikirim tentara ke sana tidak akan ada penyelesaiannya," tambahnya.

Dijelaskannya, bahwa di Papua tidak ada kejelasan dari sektor keamanan.

"Akuntabilitas sektor keamanan tidak pernah ada kejelasan."

"Pak Presiden bikin MOU dengan Binamarga pembangunan Trans Papua. TNI kita itu di Papua jadi kontraktor Pak. Bukan perusahaan kontraktor yang ngerjakan jalan. Tentara kita ngerjakan jalan dengan alasan keamanan," papar Andi.

"Kalau perspektifnya Papua selalu pendekatan keamanan, kita akan menabung perkara dan menabung masalah, buahnya apa ya letupan-letupan sekarang," ungkap Andy.

"Sekali dicolek sudah bilang pisah dari Indonesia. Jangan salahkan dia (Papua) bilang begitu, kau pukul dia setiap hari. Kau hajar dia saudara. Kalau sekarang kau bilang saudara kah?," pungkas Andy.

Ini videonya:

3. Kapolda Papua Berharap

Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan tegas mengatakan akan membawa pulang seluruh mahasiswa Papua yang berada di seluruh Indonesia.

Rencana tersebut akan dia lakukan apabila kondisi Indonesia dianggap masih tidak aman.

Hal ini dia ungkapkan dalam acara Mata Najwa, edisi Rabu (21/8/2019) dengan tema 'Nyala Papua'.

"Jadi mbak Najwa sudah saya putuskan, tim saya akan datang lihat seluruh mahasiswa kita di seluruh Indonesia, saya akan bawa mereka pulang," ujar Lukas.

"Selama NKRI tidak aman mereka tidak bisa belajar," sambungnya.

Untuk mendukung rencananya tersebut, Lukas telah menyiapkan universitas negeri di Papua untuk menampung seluruh mahasiswa Papua.

"Kami sudah sepakat untuk memasukkan ke tiga universitas negeri yang ada di sana, itu yang kita mau bicara pertemuan besok, bahkan PNJ sudah tawarkan satu universitas negeri yang ada di sana untuk penampungan," ungkapnya.

"Nggak, kalau tidak aman pasti saya bawa pulang," ujar Lukas dengan tegas.

Mendengar apa yang diucapkan Lukas, Ketua Adat Papua Lenis Kogoya mengucapkan permintaan maaf.

"Kami biasa seperti itu, jadi maaf, kakak bukan marah tenang aja," imbuh Ketua Adat Papua, Lenis Kogoya.

"Kalau tidak aman, kan negara menjamin, negara memberikan perlindungan, sudah ada permintaan maaf, mau dibikin asrama gabungan," ucap Najwa.

• Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Orang Papua Tak Pernah Lewat Jalan Trans Papua

• Gantung Diri 2 Hari Jelang Hari Pernikahannya, Gadis di Aceh Tinggalkan Sepucuk Surat, Ini Isinya!

 Lenis lantas memberikan tindak nyata yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mahasiswa Papua.

"Maaf contoh yang kami sudah koordinasi dengan pemerintah Surabaya, ada tiga rekomendasi, satu akan bangun asrama nusantara, disitu akan dilengkapi semua fasilitas mulai dari olahraga, fasilitas belajar, BLK dan sebagainya," ujar Lenis.

"Kementerian Sosial juga akan berikan ATM nontunai, kasih beasiswa, poin kedua menteri dalam negeri akan koordinasi MOU bersama Gubernur Papua dan Gubernur Jawa Timur, yang ketiga ada pertukaran CPNS dari Papua bisa kerja di Jawa, yang Jawa bisa ke Papua," sambung Lenis.

"Jadi itulah Bhineka Tunggal Ika," pungkasnya.

Merespons perkembangan situasi keamanan di Provinsi Papua, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Papua menggelar pertemuan di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (22/08/2019).

Dalam pertemuan tersebut hadir kapolda Papua, pangdam XVII/Cenderawasih dan Danlanud Silas Papare.

Dari unsur pemerintah, Pemprov Papua hanya diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Musa Isir.

"Kita berharap Pak Gubernur yang sekarang sedang di Jakarta menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan, jangan yang tidak menyejukkan. Karena kalau Gubernur sudah menyampaikan pesan yang menyejukkan, maka saya yakin semuanya selesai," kata Kapolda Papua Irjen Rudolph A Rodja usai pertemuan dikutip dari Kompas.com.

Sebagai kepala daerah, sambung Rodja, suara Gubernur Lukas Enembe diyakini akan didengar oleh masyarakat sehingga pesan-pesan perdamaian sangat diharapkan keluar dari yang bersangkutan.

Terlebih, hari ini Gubernur Lukas Enembe dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk membahas beberapa masalah.

"Hari ini beliau akan bertemu dengan pimpinan tertinggi negara dan kita berharap bahwa beliau akan menyampaikan kepada masyarakat Papua bahwa sudah selesai, sudah ditangani oleh pemerintah, tidak perlu lagi ada (unjuk rasa)," tutur Rodja.

Sementara itu, Kepala Badan kesbangpol Papua, Musa Isir menyebutkan tim konsolidasi masalah rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, sudah terbentuk dan segera berkerja.

"Dari pemda telah membentuk tim konsolidasi ke dalam dan keluar. Rencananya (tim) akan berangkat ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan akan kembali ke Papua untuk melakukan konsolidasi," katanya.

• Ambon Spesial, Punya Pola Hujan Sendiri saat Indonesia DIlanda Kemarau Panjang, Ini Siklusnya

• Kasus Rusuh di Manokwari Papua: Intelijen Bongkar Si Pelaku, Wakil Ormas Minta Maaf

4. Sosilog UI Ingin Jokowi Lakukan Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara RI harus mengambil alih langsung situasi pengendalian Papua.

Demikian disampaikan Sosiolog Universitas Indonesia, Kastorius Sinaga kepada Tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).

"Dan tidak menyerahkannya tanggung-jawab secara parsial dan teknis sektoral ke para pembantunya termasuk ke tangan TNI dan Polri sebagai leading sector untuk pemulihan keamanan," ujar alumni Universitas Bielefeld Jerman ini.

Karena agressi massa di Papua terjadi bak bola salju yang cepat menjalar dan mebakar berbagai kota mulai Monokwari, Sorong, Fakfak dan Timika, pada Rabu (21/8/2019).

Bila kerusuhan ini terus berlangsung maka Papua akan menjadi faktor utama disintegrasi nasional.

Ini akan dapat berujung fatal bagi stabilitas dan keamanan nasional seperti pernah dialami pada kasus lepasnya Timor Timur di tahun 1999 lalu.

Untuk itu dia menilai, solusi permasalahan Papua tidak bisa dilihat parsial dari sudut keamanan saja.

"Bergesernya agresi masa dari sekadar ungkapan emosional akibat tindakan rasisme terhadap warga Papua di jawa Timur ke motif kemerdekaan Papua dari NKRI harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Pusat," jelas Kastorius.

Apalagi Papua saat ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa.

Karenanya menjadi wajar bila Presiden mengambil alih seluruh penanganan masalah Papua termasuk dalam merumuskan platform penyelesaian Papua berjangka panjang.

Bila tidak maka dikwatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa.

"Saatnya Presiden meletakkan prinsip “human dignity” bagi penyelesaian Papua. Papua tak bisa diselesaiakan hanya dari security approach dan pembangunan fisik infrastruktur," papar Kastorius.

• Rusuh di Papua: Gubernur Lukas Enembe Minta Oknum Tentara Pelaku Rasis Ditangkap

• Aura Kasih Emosi, Pamer Sang Bayi Disebut Kritikus Film Dikaruniai Pabrik Susu, Ini Pernyataannya

Namun terutama, imbuh dia, menempatkan kembali warga Papua setara dengan warga Indonesia secara keseluruhan.

"Penempatan martabat ras Papua sebagai entry point utama yang harus diprioritaskan oleh Presiden di dalam penanganan masalah Papua ke depan dengan mengajak semua perwakilan masyarakat adat Papua di dalam mencari solusi terbaik untuk Papua damai ke depan," jelasnya.

(TribunAmbon.com/Chrysnha)(TribunWow/Kompas.com/Tribunnews.com)