DPRD Buru Turun Tangan, Komisi II Bakal Panggil PT SAFI Soal Sengketa Lahan

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA,TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Buru Djalil Mukadar, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil manajemen PT SAFI guna meminta klarifikasi terkait polemik pengelolaan lahan biomassa yang dilaporkan merugikan masyarakat di kawasan Bara.

Pernyataan tersebut disampaikan Mukadar dalam rapat bersama Ombudsman RI Perwakilan Maluku yang berlangsung di ruang rapat Ketua DPRD Buru pada Rabu (19/11/2025).

“Kami akan menggelar rapat untuk mengecek informasi ini lebih akurat,” tegasnya.

Baca juga: Laporan Kasus Dugaan Mafia BBM Lamban, Kapolres Buru Dituding Lindungi Pelaku

Baca juga: Soal Sidang BP4R Bripda Charles, Kabid Humas: Anggota Tak Wajib Dinas 2 Tahun tuk Dapat Izin Nikah

Ia juga meminta Ombudsman RI Perwakilan Maluku untuk turut memberi perhatian serius terhadap persoalan tersebut, mengingat banyak laporan masyarakat yang mengaku dirugikan oleh aktivitas perusahaan.

“Sebagai wakil rakyat, saya meminta Ombudsman juga melakukan fokus ke sana sambil membenahi kebijakan-kebijakan yang harus sesuai di daerah ini,” ujarnya.

PT SAFI diketahui merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak dalam pengembangan biomassa. 

Perusahaan ini mengelola perkebunan biomassa di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Maluku, dan memproduksi serpihan kayu (chips) untuk pembangkit listrik tenaga biomassa, minyak cajeput, produk pala, serta produk turunan kelapa.

Namun, aktivitas perusahaan tersebut kini menuai konflik di tengah masyarakat Bara. 

Warga menuding PT SAFI merusak perkebunan mereka dan melakukan ekspansi lahan dalam skala luas tanpa memberikan ganti rugi yang layak.

 Sejumlah hektare lahan warga dilaporkan terdampak tanpa adanya tindakan pertanggungjawaban dari pihak perusahaan.

Komisi II DPRD Buru memastikan akan menindaklanjuti persoalan ini dan meminta semua pihak terkait hadir dalam rapat lanjutan untuk menemukan solusi yang adil bagi masyarakat. (*)