Pertemuan Adat di Modan Mohe: Warga Minta Pemerintah Percepat Penetapan Desa Definitif

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Ratusan masyarakat adat Desa Persiapan Modan Mohe, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, menggelar pertemuan adat untuk meminta pemerintah daerah segera menetapkan status desa mereka menjadi desa definitif.

Pertemuan berlangsung pada Senin, 17 November 2025, di Balai Adat Desa Persiapan Modan Mohe dari pukul 10.00 hingga 16.00 WIT.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan kekecewaan karena Modan Mohe telah berstatus sebagai desa persiapan sejak masa Bupati Ramly Umasugi, dilanjutkan oleh Penjabat Bupati Djalaludin Salampessy, hingga masa kepemimpinan Bupati Ikram Umasugi saat ini. 

Meski demikian, desa tersebut belum juga ditetapkan sebagai desa definitif dan masih berada di bawah desa induk, Desa Lele, Kecamatan Lolong Guba.

Para tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Modan Mohe berharap Bupati Ikram Umasugi bersama Wakil Bupati Sudarmo segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penetapan status desa definitif. 

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Danar Tetoat, Hasil Audit BPK RI Kerugian Negara Rp 2.8 Miliar

Baca juga: Sikapi Kasus Penipuan Rekrutmen Polri, Kapolda Maluku: Tidak Boleh Terjadi Lagi di 2026

Mereka menilai hal tersebut penting demi mempercepat proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serta meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di tingkat desa.

Salah satu tokoh pemuda Desa Persiapan Modan Mohe, Terson Latbual, menegaskan bahwa percepatan penetapan desa definitif merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat. 

“Melalui desa definitif, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat terdorong, pelayanan dasar lebih maksimal, serta lahir kemandirian desa tanpa harus bergantung terus-menerus pada pemerintah daerah maupun provinsi,” ujarnya.

Masyarakat Modan Mohe berharap pemerintah Kabupaten Buru segera menetapkan seluruh desa persiapan, termasuk Modan Mohe, sebagai desa definitif agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.(*)