Sikapi Kasus Penipuan Rekrutmen Polri, Kapolda Maluku: Tidak Boleh Terjadi Lagi di 2026

Ringkasan Berita:Kapolda Dadang Hartanto gamblang mengakui stigma negatif seperti praktik transaksional, KKN, dan jual beli kelulusan masih melekat kuat di benak publik terkait penerimaan anggota Polri. 

Menyikapi temuan kasus tersebut, Kapolda Dadang Hartanto menginstruksikan langkah-langkah strategis:

• Sosialisasi Masif: Gratis & Anti-Calo
• Transparansi Total dan Pengamanan Khusus
• Prioritas Putra-Putri Maluku
• Pengawasan Berlapis dan Independen

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Polda Maluku mengakui adanya kasus-kasus penipuan dalam proses rekrutmen yang melibatkan oknum internal. 

Alhasil, diakui Kapolda Dadang Hartanto akan stigma negatif seperti praktik transaksional, KKN, dan jual beli kelulusan masih melekat kuat di benak publik terkait penerimaan anggota Polri. 

Ia tidak menutupi kenyataan pahit bahwa praktik-praktik kotor tersebut memang pernah terjadi di institusinya.

“Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Dan saya tegaskan, dari pangkat terendah sampai tertinggi tidak boleh terjadi lagi,” tegas Kapolda dalam Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Senin (17/11/2025).

Pengakuan terbuka atas kasus yang sedang berjalan ini menjadi sinyal kuat keseriusan Polda Maluku untuk berbenah. 

Baca juga: Dugaan Suap Seleksi Bintara 2025, Kapolda Pastikan 2026 Rekrutmen Bersih, Transparan, dan Anti Calo

Baca juga: Korupsi Dana BOK, Eks Bendahara Puskesmas Saparua Divonis 1,6 Tahun dan Wajib Bayar Uang Pengganti

Lanjutnya, rekrutmen yang ternoda tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat tetapi juga mencederai integritas Korps Bhayangkara secara keseluruhan.

Menyikapi temuan kasus tersebut, Kapolda Dadang Hartanto menginstruksikan langkah-langkah strategis untuk memastikan seleksi Bintara Brimob Tahun Anggaran 2026 berlangsung secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik percaloan.

Berikut adalah poin-poin kunci kebijakan yang wajib dilaksanakan:

1. Sosialisasi Masif: Gratis & Anti-Calo
   Polda akan gencar melakukan sosialisasi melalui Biro SDM, Polres, hingga Bhabinkamtibmas, yang intinya menegaskan bahwa seleksi Polri gratis, tanpa pungutan, dan tidak ada jalur khusus maupun orang dalam.
   Manajemen media yang melibatkan influencer dan platform digital akan digunakan untuk memperkuat branding rekrutmen bersih.
2. Transparansi Total dan Pengamanan Khusus
   Seluruh tahapan seleksi, termasuk Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) dan Ujian CAT, wajib dibuat terbuka.
    * Ujian CAT: Seluruh ruang tes wajib dipantau CCTV, dan hanya operator tertentu yang mengetahui kode sistem.
    * Standar Baru: Transparansi nilai dan penginputan data menjadi standar yang tidak bisa ditawar.
3. Prioritas Putra-Putri Maluku
   Kapolda menegaskan kesempatan bagi putra-putri daerah harus dimaksimalkan, khususnya melalui jalur Bakomsus dan Rekpro, demi menghasilkan lebih banyak generasi muda Maluku yang berkarier di Korps Brimob.
4. Pengawasan Berlapis dan Independen
   Untuk menjamin proses yang kredibel, Polda Maluku melibatkan lembaga eksternal sebagai pengawas independen, termasuk Ombudsman, akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan wartawan.

Langkah progresif ini dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Rapat Anev yang dihadiri oleh Wakapolda, Karo SDM, Dansat Brimob, Kabid Propam, dan pejabat utama lainnya ini, menjadi sinyal kuat bahwa reformasi rekrutmen menjadi perhatian serius di jajaran pimpinan Polda Maluku.

"Rekrutmen adalah pintu masuk Polri. Jika pintunya bersih, maka generasi Polri yang lahir pun akan bersih," kata Jenderal Dadang mengakhiri rapat. (*)