Dugaan Suap Seleksi Bintara 2025, Kapolda Pastikan 2026 Rekrutmen Bersih, Transparan, dan Anti Calo

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Institusi Kepolisian Daerah (Polda) Maluku tengah diguncang isu dugaan suap dalam penerimaan seleksi Bintara Tahun Anggaran (TA) 2025. 

Skandal ini mencuat ke publik dan diduga menyeret nama pejabat tinggi kepolisian, yakni Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Maluku, Kombes Pol. Marthin Luther Hutagaol.

Kombes Hutagaol diduga menerima sejumlah uang dari seorang peserta seleksi Bintara 2025 berinisial GS, dengan iming-iming janji kelulusan.

Menghadapi kenyataan pahit ini dan menjelang penerimaan Bintara Brimob TA 2026, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dadang Hartanto, mengambil sikap tegas. 

Dalam Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Senin (17/11/2025), Kapolda menegaskan komitmennya untuk memastikan proses seleksi 2026 berlangsung secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik percaloan.

Jenderal Dadang tidak menampik bahwa stigma negatif seperti praktik transaksional, KKN, dan jual beli kelulusan masih melekat kuat pada rekrutmen Polri di mata masyarakat.

“Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Dan saya tegaskan, dari pangkat terendah sampai tertinggi. tidak boleh terjadi lagi," tegas Kapolda.

Baca juga: RSUD Bula Terapkan Sistem Baru Pengelolaan Limbah Medis Berstandar Nasional

Baca juga: Akses Buruk di Kampung Kolam, Warga Nania Minta Perabaikan Jalan Segera

Lanjutnya, saat ini Propam Polda Maluku sendiri tengah menangani tiga kasus penipuan rekrutmen yang melibatkan oknum anggota Polri yang menjanjikan kelulusan. 

Kapolda menekankan bahwa rekrutmen yang kotor tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga menciderai integritas institusi Polri secara keseluruhan.

Untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan proses seleksi 2026 berjalan bebas dari korupsi, Kapolda Maluku mengeluarkan empat instruksi strategis:

1. Sosialisasi Masif dan Anti-Calo
Polda Maluku akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan berulang di semua tingkatan, mulai dari Biro SDM, Polres, hingga Bhabinkamtibmas. 

Pesan utama yang ditekankan, seleksi Polri adalah gratis, tanpa pungutan, dan tidak ada jalur khusus atau orang dalam.

Kapolda juga memerintahkan manajemen media yang kuat, melibatkan media massa, online, platform digital, hingga influencer untuk memperkuat branding rekrutmen bersih.

2. Transparansi Total Setiap Tahapan Seleksi
Seluruh tahapan seleksi harus dibuat terbuka dan diawasi ketat.
 * Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes): Wajib diawasi ketat.
 * Ujian CAT (Computer Assisted Test): Harus dioperasikan dengan prosedur pengamanan khusus. Seluruh ruang tes wajib dipantau CCTV, dan hanya operator tertentu yang mengetahui kode sistem.
 * Standar Baru: Transparansi nilai dan penginputan data menjadi standar yang tidak bisa ditawar.