Kelangkaan BBM di Buru, Mahasiswa Ungkap Dugaan Mafia di Tambang Ilegal Gunung Botak

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Ummi Dalila Temarwut

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Buru kembali memicu keresahan publik. 

Dua organisasi mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi sebelum akhirnya beraudiensi dengan anggota DPRD Buru pada Rabu (19/11/2025) siang.

Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Ketua DPRD Buru lantai II itu menjadi panggung bagi mahasiswa untuk mengungkap berbagai dugaan penyimpangan distribusi BBM yang dinilai turut memperparah kelangkaan di daerah tersebut.

Ketua IMM Buru, Muh Kadafi Alkatiri, dalam penyampaiannya menilai kelangkaan BBM bukan semata karena kurangnya pasokan, tetapi adanya dugaan praktik ilegal yang melibatkan oknum tertentu.

“Terkait BBM ilegal, kami menduga kuat pada saudara Waldi Wali, yang saat ini berdomisili di Lala,” ujar Kadafi di hadapan anggota DPRD. 

Baca juga: Kasus Penggelapan Uang Sitaan Barang Bukti Oknum Jaksa di Maluku, Segera Limpah ke Pengadilan

Baca juga: DPRD Buru Turun Tangan, Komisi II Bakal Panggil PT SAFI Soal Sengketa Lahan

Ia menegaskan bahwa dugaan tersebut harus segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum dan lembaga legislatif daerah.

Mahasiswa menyoroti bahwa kelangkaan BBM di Kabupaten Buru berpotensi semakin melebar apabila tidak segera ditangani secara serius. 

“Kami menginginkan semacam audiensi dari keseriusan anggota DPR sehingga kelangkaan BBM di Kabupaten Buru ini tidak merambat lebih luas,” tegasnya.

Ia juga mengkritik distribusi BBM yang diduga tidak tepat sasaran.

 “Karena pasokan BBM apabila diperuntukkan untuk tempat lain, tentu yang susah adalah masyarakat,” tambahnya.

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa turut mengungkap dugaan aliran BBM ilegal ke perusahaan dan aktivitas tambang ilegal di kawasan Gunung Botak.

Berdasarkan informasi yang berhasil mereka himpun, oknum tertentu diduga membeli BBM dari SPBU dalam jumlah banyak untuk kemudian menjualnya kembali kepada pihak yang membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar di tambang tersebut.

Praktik ini, menurut mahasiswa, tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menggerogoti jatah BBM bagi masyarakat yang mengandalkan pasokan resmi dari SPBU.

HMI dan IMM mendesak DPRD Buru untuk mengambil langkah konkret, termasuk memanggil pihak terkait, memperketat pengawasan distribusi BBM di SPBU, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan yang diduga menjadi mafia BBM di daerah tersebut.

Mahasiswa menegaskan bahwa kelangkaan BBM di Kabupaten Buru telah berkembang menjadi persoalan struktural yang melibatkan lemahnya pengawasan dan adanya dugaan praktik ilegal yang dibiarkan berlarut-larut.(*)