Bangunan SMAN 13 Buru Rusak Parah, DPRD Minta Pemerintah Segera Bertindak

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA,TRIBUNAMBON.COM - Kondisi bangunan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Buru di Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru sangat memprihatinkan.

 Hal ini terlihat dari fasilitas belajar yang terbatas sehingga belajar mengajar terganggu.

 Situasi ini mendapat sorotan langsung dari Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Buru, Ade Rachman Yukuboya, dari Fraksi Partai Gerindra.

Baca juga: PT. Pelindo Luncurkan Program TJSL Stunting Care di Laha Kota Ambon

Baca juga: Dinding Ruang Dosen Hukum UKIM Berlubang, Diduga Dirusak Mahasiswa Teknik Saat Aksi Tawuran 

 Ade Rachman mengungkapkan bahwa bangunan sekolah tersebut saat ini masih menggunakan ruang belajar darurat.

“Terkait dengan kondisi bangunan yang terdiri dari tiga ruang belajar darurat yang saat ini difungsikan oleh SMAN 13 Buru, setelah saya lakukan konfirmasi, memang benar adanya,” ujarnya pada TribunAmbon.com saat diwawancarai  Rabu (5/11/2025).

Ia menjelaskan, sekolah tersebut memiliki enam ruangan, yang terdiri dari empat ruang belajar, satu ruang kantor, dan satu ruangan administratif.

“Dengan jumlah siswa yang terus bertambah, harus ada penambahan ruang belajar permanen guna menjawab kebutuhan SMAN 13 saat ini,” tegasnya.

Menindaklanjuti temuan ini, Ade Rachman berkomitmen untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat Provinsi.

 “Saya akan menyampaikan hal ini kepada Dinas Cabang Provinsi yang ada di Kabupaten Buru, serta kepada Bapak Gubernur Maluku,” katanya.

Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan pihak sekolah agar segera menyiapkan proposal pengajuan bantuan. 

“Saya sudah menghubungi kepala sekolah untuk menyiapkan proposal,” tambahnya.

Diketahui, pada tahun ini SMAN 13 Buru sebenarnya telah mengajukan proposal revitalisasi bangunan ke Kementerian Pendidikan. 

Namun, proses tersebut terkendala persoalan teknis administrasi sehingga belum dapat direalisasikan.

Ade Rachman berharap, persoalan ini dapat segera mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan. 

“Harapan kami, ini harus menjadi perhatian serius agar fasilitas pendidikan di daerah tidak tertinggal,” pungkasnya(*)