Transfer Pempus Dipotong, Fraksi Gerindra dan PDIP DPRD Malteng Desak Evaluasi OPD Pendongkrak PAD

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo
‎
‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM -  Di Tengah kondisi pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) Maluku Tengah senilai Rp 177 miliar, DPRD Maluku Tengah memberi desakan tegas.
‎
‎Desakan itu datang dari Fraksi Gerindra dan Fraksi PDIP DPRD Maluku Tengah saat menyampaikan kata akhir fraksi terhadap RAPBD 2026 saat momen Rapat Paripurna DPRD Maluku Tengah di Masohi, Senin (24/11/2025). 
‎
‎Dua fraksi tersebut mendesak agar Pemerintah Daerah maksimal menggarap Pendapatan Asli Daerah  (PAD). 
‎
‎Salah satu yang harus dilakukan yakni Bupati diminta melakukan evaluasi terhadap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penggarap PAD. 
‎
‎"Segera evaluasi pimpinan OPD pengumpul pendapatan asli daerah yang tidak mampu garap pendapatan secara maksimal," ujar Harli Hataul juru bicara Fraksi Gerindra. 
‎
‎Selain itu Fraksi Gerindra juga menyoroti peningkatan pelayanan dasar yang harus tetap dipenuhi seperti pelayanan rumah sakit Pemda. 
‎
‎"Kami dorong perbaikan manajemen pelayanan rumah sakit Pemda dan pelayanan kependudukan harus dipermudah karena selama ini masih ada warga yang kesulitan dapat dokumen dan harus kurangi belanja yang tidak penting," tandasnya. 

Baca juga: Hadiri Musda IX KKSS Maluku Tengah, Begini Pesan Bupati Zulkarnain

Baca juga: Laporan Terkait Dugaan Intimidasi Terdakwa oleh Jaksa Kejari KKT Sementara di Telaah Kejati Maluku

‎
‎Desakan evaluasi pimpinan OPD penggarap PAD juga datang dari Fraksi PDI-P. Julianus Wattimena juru bicara Fraksi PDI-P mengatakan Pemerintah Daerah harus menitikberatkan peningkatan PAD dengan melakukan langkah strategis terhadap sumber pendapatan daerah. 
‎
‎"Soal Penerimaan PAD harus ada langkah strategis konkrit dan pemetaan sumber penerimaan pajak, menciptakan sistim yang transparan dan juga kami minta evaluasi OPD penarik pendapatan asli daerah," tandas Julianus. (*)