Masohi Hari Ini

Pemda Malteng Ungkap Tiga Rekomendasi untuk Benahi Manajemen RSUD Masohi

Staf Ahli Setda Maluku Tengah yang diutus Bupati tuk pendampingan perbaikan manajemen RSUD Masohi, akui telah mengeluarkan tiga rekomendasi.

Sumber : Website resmi RSUD Masohi
RSUD MASOHI - Tampak depan Gedung RSUD Masohi di Kelurahan Namaelo Kota Masohi 

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 

‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Perbaikan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Hingga kini, sejumlah pasien masih mengeluhkan pelayanan, termasuk kewajiban membeli obat-obatan di luar rumah sakit.

Baca juga: Usai Dilecehkan, Relawan Indonesia Mengajar di SBT Alami Trauma, Polisi Tegaskan Tak Ada Mediasi!

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Maluku Kamis 13 November 2025, Delapan Dari Sebelas Wilayah Alami Hujan Ringan 

Staf Ahli Bupati Maluku Tengah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Zahlul Ikhsan, yang ditugaskan mendampingi proses pembenahan manajemen RSUD Masohi, mengaku telah mengeluarkan tiga rekomendasi penting untuk perbaikan rumah sakit tersebut.

“Kami sudah berikan tiga rekomendasi, yakni perbaikan manajemen layanan laboratorium (kapitas), pengelolaan keuangan, serta manajemen pengadaan barang dan jasa,” ujar Zahlul kepada TribunAmbon.com, Kamis (13/11/2025).

Terkait pengadaan barang dan jasa, pihaknya merekomendasikan agar dilakukan melalui tiga langkah awal, yaitu pengadaan darurat, e-katalog, dan kontrak payung.

“Tiga hal itu kami rekomendasikan, termasuk perbaikan tata kelola stok obat. Tapi soal apakah rekomendasi ini dijalankan atau tidak, itu yang masih menjadi pertanyaan,” jelasnya.

Zahlul menegaskan, jika tiga langkah pengadaan tersebut dijalankan dengan baik, maka persoalan ketersediaan obat di RSUD Masohi sebenarnya bisa segera teratasi.

Namun, ia mendapati ada beberapa poin rekomendasi yang belum dijalankan secara optimal.

“Saya hanya memonitor, apakah rekomendasi itu dijalankan atau tidak. Tapi pelaksanaannya kembali menjadi kewenangan direktur,” katanya.

Saat ditanya soal kelanjutan rekomendasi yang terkesan diabaikan, Zahlul menilai keputusan selanjutnya berada di tangan Pemerintah Daerah.

“Apakah direktur masih layak dipertahankan atau tidak, itu kembali ke pemerintah daerah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Komisi IV DPRD Maluku Tengah bersama BPJS Kesehatan Ambon, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah Djali Talaohu, serta jajaran RSUD Masohi sempat menggelar rapat bersama pada Rabu (1/11/2025).

Dalam rapat tersebut, pihak RSUD menyebut telah membentuk tim teknis untuk menangani persoalan ketersediaan obat-obatan di rumah sakit plat merah itu. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved