Titik Terang Konflik Adat Danama SBT: Pemda Kabulkan Tuntutan Warga

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Polemik pengangkatan pejabat baru di Negeri Danama, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, menemukan titik terang.

Hal itu setelah puluhan masyarakat negeri setempat mendatangi langsu kantor Bupati SBT, untuk menggelar audiens bersama pemerintah daerah, Senin (8/9/2025).

Pertemuan tersebut menjadi jalan keluar dari situasi ketegangan yang sempat sempat memanas terkait jabatan Kepala Negeri.

Baca juga: Manajer SPBU Janji Libatkan Aparat Keamanan Tangani Modus BBM Nakal di Namlea

Pasalnya, masyarakat menilai pengangkatan pejabat baru oleh Bupati Fachri Husni Alkatiri, sangat melenceng dengan nilai-nilai adat.

Mereka menginginkan agar pengangkatan Kepala Negeri, harus sesuai dengan tradisi dan kesepakatan masyarakat setempat.

Yasin Kelderak, selaku perwakilan dari masyarakat setempat mengaku, pihaknya disambut baik atas aspirasi yang disampaikan. 

"Alhamdulillah, responsnya cukup baik. Tuntutan kami agar SK pengangkatan pejabat kepala Negeri dibatalkan sudah direspons dan akan dilaporkan kepada Pak Bupati," ujarnya dihadapan kerumunan masyarakat.

Baca juga: Pemda Maluku Tengah Prioritas Penyediaan Air Minum dalam RPD

Masyarakat menilai, respons positif itu menjadi angin segar bagi mereka, sebab pemerintah daerah telah berjanji agar masalah itu diselesaikan dalam waktu dekat. 

Lewat wakil bupati dan Sekda, sudah berjanji kepada kita, bahwa pengangkatan kepala negeri adat akan dilakukan dalam waktu dekat ini," bebernya.

Pihaknya menilai, kesepakatan tersebut  menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta komitmen untuk menjaga dan menghormati adat istiadat setempat.

Alhasil, komitmen itu pun membuat masyarakat membatalkan rencana awal mereka untuk bertemu dengan DPRD, karena mereka merasa aspirasi sudah didengar dan ditindaklanjuti.

"Tadinya, kita ingin ke DPRD, tapi karena sudah ada titik temu, sehingga kita putuskan untuk tidak lagi ke kantor DPRD," tutupnya. (*)