Marak ODGJ di Bula, DPRD SBT Desak Pemerintah Ambil Langka Nyata

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fadli Salim Elbetan, menyoroti banyaknya jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bula yang berkeliaran.

Pasalnya, ODGJ yang berkeliaran saat ini dinilai mulai mengganggu kenyamanan masyarakat.

Hal itu disampaikan Fadli saat rapat bersama mitra kerja Komisi III DPRD SBT, di ruang rapat paripurna, Rabu (5/11/2025).

Baca juga: Oktober 2025: Maluku, Provinsi dengan Nilai Tukar Petani Terendah dari 38 Provinsi di Indonesia

Baca juga: Ekspor Turun 18,31 Persen, Sejak Januari-September Maluku Hanya Kirim Hasil Laut

“Kalau saya hitung 100 orang, mungkin cuma 3 sampai 4 orang saja yang ada di SBT, tapi ini sudah jadi gangguan terhadap orang lain,” ujar Fadli.

Ia bahkan mencontohkan beberapa kasus gangguan yang dialami warga pada beberapa kawasan, salah satunya di perempatan Kantor KPU SBT.

“contoh ya di Ridolama, anak-anak yang pergi belanja sering diganggu sama Abu. Abu itu yang sering bawa korek banyak-banyak, nanti dikasih ke anak-anak satu-satu. Mereka takut,” ungkapnya.

“Belum lagi Rahman yang ada di perempatan KPU. Coba Ibu Kadis dan Pak Direktur kalau lewat situ, pasti merasa iba sekaligus takut,” lanjutnya.

Menurut Fadli, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit, karena hingga kini Kabupaten SBT belum memiliki dokter spesialis kejiwaan.

“Kita sudah tidak ada dokter gangguan jiwa di sini. Coba manfaatkan kapasitas Ibu Dokter dan Pak Direktur. Mari bicara dengan pemerintah daerah, rawat mereka yang mengalami gangguan jiwa,” tegasnya.

Meski mengaku kerap berinteraksi secara pribadi dengan para ODGJ di Bula, Fadli menilai langkah individu saja tidak cukup. 

Ia menekankan perlunya penanganan menyeluruh dan terstruktur dari pemerintah daerah.

“Rahman itu teman saya, Abu juga teman saya. Sering saya kasih rokok, kasih uang. Tapi pemerintah harus hadir. Ini kewajiban daerah untuk ambil langkah komprehensif,” ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, Fadli juga menyinggung soal pelayanan BPJS yang menurutnya masih perlu evaluasi. 

Ia berharap koordinasi lintas instansi bisa dilakukan agar penanganan masalah sosial dan kesehatan masyarakat berjalan lebih efektif.

“Coba ini BPJS juga, saya kira perlu dibicarakan bersama. Semua harus duduk satu meja,” pungkasnya.(*)