SBT Hari Ini
Dishub SBT Dorong Subsidi Kapal Rakyat, Subsidi Trigana Dinilai Tak Efektif
Selain itu, Dishub juga mendorong agar subsidi transportasi daerah dialihkan dari sektor penerbangan ke kapal rakyat
Penulis: Haliyudin Ulima | Editor: Fandi Wattimena
Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima
BULA, TRIBUNAMBON.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) berencana memprioritaskan pembangunan lanjutan terminal dan pengoperasian dua armada bus pada tahun 2026.
Selain itu, Dishub juga mendorong agar subsidi transportasi daerah dialihkan dari sektor penerbangan ke kapal rakyat yang lebih banyak menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Dishub SBT, Ibrahim Bambang Sikdewa, dalam forum rapat komisi III DPRD SBT, Rabu (5/11/2025).
Ia menjelaskan saat ini terminal di Kota Bula belum bisa difungsikan karena lahan di dalam area terminal belum diaspal.
“Kita belum bisa fungsikan terminal karena landasan di dalamnya belum diaspan. Tahun 2026 nanti, itu jadi prioritas kita,” ujarnya.
Menurutnya, setelah proses pengaspalan rampung, seluruh pangkalan kendaraan di Kota Bula akan diarahkan masuk ke terminal untuk menata sistem transportasi agar lebih tertib.
Baca juga: Pasar Mardika Ambon Kini Tertata, Dishub Sediakan Parkir Apung untuk Roda Dua
Baca juga: Prakiraan Cuaca di Maluku Kamis 6 November 2025, Hujan Ringan di semua Wilayah
Bambang menambahkan, pada tahun yang sama Dishub juga menargetkan dua armada bus untuk dapat beroperasi dalam memperkuat layanan transportasi darat sekaligus meningkatkan pendapatan sektor perhubungan.
“Insya Allah 2026 kita akan operasikan dua bus untuk mendongkrak PAD kita, Tanusang 01 sudah beroperasi tapi kita kendala untuk operasional,” katanya.
Di sisi lain, Bambang menyoroti kebijakan subsidi transportasi udara kepada maskapai Trigana Air yang dinilai belum tepat sasaran.
“Subsidi kepada Trigana ini tidak efektif. Justru yang menggunakan Trigana adalah pejabat-pejabat negara, bukan masyarakat,” tegasnya.
Mengatasi hal itu, dirinya mengusulkan agar subsidi tersebut dialihkan kepada kapal swasta seperti Kapal Sentika dan Kapal Fajar yang rutin melayani masyarakat di kecamatan-kecamatan terpencil di wilayah SBT.
“Lebih baik subsidi diberikan kepada kapal yang menyentuh langsung masyarakat, bukan untuk transportasi udara yang hanya dinikmati segelintir orang,” tutupnya.(*)

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.