Demo di Kantor Disdikpora SBT, Masa Aksi Terlibat Saling Dorong Hingga Bakar Ban

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Sejumlah mahasiswa  menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, Kamis (2/9/2025). 

Masa aksi tergabung dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) dan Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) cabang SBT. 

Pantauan TribunAmbon.com di lokasi masa aksi datang menggunakan satu unit mobil pickup dilengkapi alat pengeras suara beserta atribut organisasi lainnya. 

Setibanya di pelataran kantor, masa aksi sempat terlibat saling dorong bersama aparat kepolisian dan Satpol PP, lantaran tidak diberikan kesempatan masuk. 

Baca juga: Sertijab Polresta Ambon: Kapolsek Leihitu Berganti, Pejabat Baru Diminta Bawa Inovasi

Baca juga: KNPI Maluku Gelar Diskusi Publik, Wali Kota Ambon Hadapi Rentetan Pertanyaan dan Kritikan Mahasiswa

Akibatnya, masa mencoba membakar satu buah ban bekas sebagai bentuk protes lantaran tidak satupun pegawai yang keluar menemui mereka. 

Beruntung, Kepala dinas terkait didampingi Sekretarisnya datang menemui masa aksi dan menyampaikan aspirasi yang disuarakan. 

Masing-masing orator mulai bergantian menyampaikan aspirasi mereka, menyoal permasalahan pendidikan yang terjadi belakang ini. 

Termasuk bantuan program revitalisasi pendidikan dan anggaran senilai Rp. 800 juta yang diperuntukkan bagi pelajar berprestasi di SBT. 

Zulkifli Sengan dalam orasinya turut melontarkan keluhannya menyusul tidak adanya transparansi dari permasalahan tersebut. 

"Tiga kali berturut-turut kami sudah meminta pertemuan tapi tidak di indahkan oleh dinas pendidikan sehingga tidak ada transparansi dari pengelolaan anggaran revitalisasi maupun bantuan beasiswa ratusan juta itu," ujar Zulkifli dalam orasinya. 

Lebih lanjut dijelaskan, kehadiran pihaknya itu sebagai bentuk kepedulian atas berbagai masalah pendidikan saat ini, salah satu yang paling mendasar ialah maraknya kasus rudapaksa yang terjadi di bangku pendidikan. 

"Dari 116 kasus, 35 persen terjadi di bangku pendidikan, itu artinya peran dinas pendidikan harus patut dipertanyakan karena menyangkut dengan kinerja mereka selama ini," tegasnya. 

Masa aksi juga meminta, selain keterbukaan terhadap penggunaan anggaran, dinas pendidikan juga dapat berperan aktif menyelesaikan personal kekerasan terhadap anak pada lingkungan sekolah. 

"Dinas pendidikan sudah seharusnya melihat masalah ini sebagai hal serius, karena ini menyangkut masa depan anak kita, generasi muda kita di kemudian hari," tutupnya.(*)