Dugaan Adanya Intervensi Saksi di Kasus Rudapaksa, DPRD SBT Segera Panggil Kepala Sekolah dan Guru

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Skandal kasus rudapaksa yang melibatkan oknum guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memanas. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat telah mengambil tindakan tegas dengan mendesak pemerintah daerah agar segera memanggil, memeriksa, dan mengevaluasi pihak sekolah. 

Desakan keras ini muncul dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (1/10/2025).

Dimana Ketua LSM Tabulik Institut SBT, Junedi Mahad meminta Komisi I dan III DPRD memanggil pihak sekolah

Baca juga: Korps Raport Kenaikan Pangkat Anggota TNI, Begini Pesan Dandim 1502 Masohi ‎

Baca juga: Duel Balas Dendam di SBB: Polisi Amankan 5 Pelaku Pengroyokan dan Penganiayaan di Luhu

Pasalnya, dirinya mengungkapkan temuan krusial terkait adanya dugaan intervensi dari sejumlah guru yang mencoba mempengaruhi saksi kunci. 

"Di forum yang terhormat ini, saya meminta kepada pimpinan DPRD dan Sekretaris Dinas Pendidikan untuk memanggil Kepala Sekolah beserta para gurunya," ujarnya. 

Ia menyebut, saksi berinisial FL bahkan dikabarkan sempat diputar balik atau diinterogasi oleh dewan guru selama hampir tiga jam sebelum menjalani pemeriksaan resmi di Polres SBT.

"Ini menjadi catatan serius. Kami mendapat informasi bahwa ada juga pihak yang meminta agar nama sekolah tidak dibawa-bawa dalam kasus ini, seolah-olah kami merusak nama baik sekolah," tegas Junedi.

Junedi juga menyatakan rasa tersinggung atas sikap pihak sekolah yang mengaitkan integritas institusi pendidikan dengan keterlibatan LSM dan OKP dalam pendampingan korban. 

"Mereka menyebut soal integritas sekolah. Kami juga ingin memintai keterangan, integritas seperti apa yang kami cederai di SMPN di Bula Air itu," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyesalkan lambatnya respons guru saat kejadian. 

Berdasarkan keterangan saksi, korban sempat meminta bantuan agar guru segera datang ke kelas saat insiden terjadi. 

“Kalau kemudian ini ditanggapi cepat, saya cukup yakin persoalan ini tidak terjadi,” sesalnya.

DPRD sendiri berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas, memastikan keadilan bagi korban, dan menertibkan jajaran pendidikan yang diduga terlibat dalam upaya penghalangan proses hukum.