Gini Ratio Maluku Turun, Ketimpangan Pengeluaran Membaik

Berdasarkan Pendekatan Bank Dunia

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. 

Berdasarkan ukuran itu, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

- Tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen,
- Tingkat ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, 
- Ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. 

Pada September 2025, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Maluku sebesar 23,87 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah.

Kondisi itu meningkat dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 22,35 persen dan dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 22,64 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2025 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 25,18 persen. 

Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 25,59 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan perdesaan di Maluku termasuk ketimpangan rendah.

Gini Ratio Menurut Provinsi pada September 2025

Pada September 2025, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Papua Selatan, yaitu sebesar 0,426. 

Sementara Gini Ratio terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,214 

Untuk Maluku, Gini Ratio berada diangka 0,273

Jika dibandingkan dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,363, terdapat sembilan provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Papua Selatan (0,426), DKI Jakarta (0,423), DI Yogyakarta (0,414), Papua (0,397), Jawa Barat (0,397), Kepulauan Riau (0,385), Papua Barat (0,383), Gorontalo (0.383), dan Nusa Tenggara Barat (0,364). (*)