Proyek Pembangunan SMP Negeri 19 SBT Jadi Polemik, Sejumlah Kepala Sekolah Dicopot dari Jabatan

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Kebijakan pemerintah pusat untuk menyalurkan dana pembangunan gedung ke rekening sekolah tanpa melalui pemerintah daerah menuai polemik di Desa Teor, Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku.

Sejumlah kepala sekolah diduga dipecat secara tiba-tiba setelah menolak intervensi dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui dinas terkait dalam pengelolaan proyek tersebut.

Hal itu disampaikan langsung J. Kolatlena salah satu tokoh peduli pendidikan dan juga warga setempat ketika diwawancarai Tribunambon.com, Kamis (21/8/2025).

Baca juga: Tersangka Korupsi Landmark Langgur Tak Kunjung Ditetapkan, Doni Berkilah Masih Perhitungan Kerugian 

Baca juga: Setelah 4 Hari Pencarian, Pemuda yang Tenggelam di Perairan Waeperang Buru Ditemukan Meninggal

Kolatlena mengaku, proyek pembangunan gedung baru SMP Negeri 19 Teor dengan bantuan anggaran senilai Rp 1,5 miliar itu awalnya direncanakan untuk dikelola secara swadaya oleh pihak sekolah dan komite pembangunan yang dibentuk dari masyarakat setempat.

Kebijakan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang bertujuan agar masyarakat dapat terlibat langsung dan memperoleh pendapatan dari proyek pembangunan.

"Ini kan terkait program Pak Prabowo, dananya langsung masuk ke rekening sekolah tidak lewat daerah. Tujuannya agar ada swadaya dari masyarakat dan mereka bisa jadi panitia pembangunan," ujarnya.

Namun, Kolatlena menyebut belakangan ini, Pemda SBT melalui Dinas Pendidikan disebut-sebut ingin mengambil alih sebagian dari proyek tersebut.

Dari lima bilik gedung yang akan dibangun, Dinas Pendidikan disebut meminta jatah dua bilik untuk dikelola oleh mereka, sementara tiga bilik sisanya diserahkan kepada panitia sekolah.

"Mereka (Dinas Pendidikan) paksa untuk ambil alih, sehingga beberapa kepala sekolah keberatan dengan itu," katanya.

Sejumlah kepala sekolah yang menolak campur tangan Dinas Pendidikan dalam pengelolaan proyek itu dilaporkan dikabarkan telah dicopot dari jabatannya dan digantikan dengan kepala sekolah baru.

"Saat kepala-kepala sekolah keberatan kalau anggaran itu dikelola oleh dinas, tiba-tiba mereka diganti dengan SK baru,, entah itu diganti karena sudah waktunya atau masalah ini," tambahnya.

Menurut, kondisi bangunan SMP Negeri 19 SBT sendiri sudah memprihatinkan dan tidak layak digunakan.

Pihak sekolah dan masyarakat setempat sudah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan setempat, namun tidak ada tanggapan selama hampir dua tahun.

Baca juga: Anggaran Pembangunan SMP 19 SBT di Teor Belum Cair, Diduga Atas Perintah Fachri Husni Alkatiri

Akhirnya, mereka berinisiatif mengajukan permohonan bantuan langsung ke pemerintah pusat, yang kini telah disetujui.

"Sampai sekarang belum ada bantuan dari pemerintah daerah, jadi kami langsung minta dana dari pusat. Tapi saat informasi itu sampai, pihak-pihak tertentu mau ambil alih dengan mengatasnamakan Pemda untuk kepentingan mereka," tutupnya.(*)