RSUD Buru Mangkrak, Bangunan Dipenuhi Semak Belukar dan jadi Tempat Bermaksiat

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru yang terletak di kawasan Bukit Tatango kini menuai sorotan.

Proyek yang digadang-gadang menjadi fasilitas kesehatan modern itu justru mangkrak dan kondisinya memprihatinkan.

Pantauan TribunAmbon.com Pukul 16.00 WIT Kamis (15/8/2025), bangunan besar yang seharusnya menjadi pusat pelayanan kesehatan warga telah dipenuhi rumput liar hingga sebagian area tak bisa dilewati. 

Tidak ada tanda-tanda kelanjutan pembangunan, sementara beberapa bagian struktur sudah mulai rusak dimakan waktu.

Abdullah Waemebo, warga setempat, mengungkapkan kekecewaannya.

"Rumah sakit itu dibuat sudah lama, tapi sampai sekarang tidak ada aktivitas lagi. Kadang malah anak-anak muda datang untuk berpacaran dan sembarang di dalam. Apalagi ini daerah sunyi," ujarnya.

Baca juga: Internet di Namlea Tersendat, Telkomsel Janji Normal Awal September

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang nasib proyek yang telah menghabiskan dana pembangunan tersebut. 

"kami warga tidak tahu alasannya apa dan dananya nya mungkin masih kurang,”tambahnya.

Selain membiarkan aset daerah terbengkalai, mangkraknya RSUD Buru juga menghambat pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat, terutama di daerah yang masih minim fasilitas medis.

"Kalau begini kan kami warga juga yang kena dampak, berobat cari rumah sakit lain,” pungkasnya.

Baca juga: Longsor di Gunung Malintang Ambon, Akses Jalan Lumpuh Total 

Diketahui, peletakan batu pertama RSUD Buru berlangsung pada 17 Juli 2025, dimana Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meletakkan batu pertama pembangunan RSUD Buru di Namlea sebagai bagian dari program Quick Win Presiden. 

Rumah sakit ini merupakan satu dari 66 RSUD yang ditargetkan selesai dalam dua tahun ke depan, dan diharapkan dilengkapi fasilitas vital seperti CT scan, cath lab, mamografi, dan alat cuci darah.

Namun, tidak disebutkan jumlah anggaran pembangunan pada tahap ini.

Masalah anggaran lama (2019–2020)
Terdapat sorotan mengenai pembangunan sebelumnya yakni dana DAK 2019 sebesar Rp 34 miliar hanya terserap sekitar 20 persen sisanya dikembalikan ke pemerintah pusat, namun pekerjaan tetap dilanjutkan hingga menimbulkan hutang daerah lebih dari Rp 20 miliar yang sempat muncul dalam APBD 2021 sebagai pembiayaan tanggungan proyek sebelumnya.

Proyek instalasi kamar operasi senilai Rp 23,2 miliar diduga tidak tercantum dalam dokumen APBD maupun RKA, sehingga menimbulkan polemik kejanggalan prosedural. (*)