DPRD Buru Rapat Dengan PABPDSI, Bahas Aspirasi dan Penguatan Peran BPD Desa

Ringkasan Berita:

• DPRD Buru gelar rapat bersama Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI)
• Ketua PABPDSI Mahmud Buton sampaikan masukan terkait pembangunan serta pelayanan publik di tingkat Desa
• Ketua DPRD Kabupaten Buru sambut baik aspirasi PABPDSI dan segera ditindaklanjuti

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA,TRIBUNAMBON.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru menggelar rapat bersama Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Buru di ruang rapat pimpinan DPRD, Kamis (29/10/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bambang Langlang Buana, dan dihadiri oleh 82 peserta yang terdiri dari ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau perwakilan dari 82 Desa se-Kabupaten Buru.

Dalam kesempatan itu, Ketua PABPDSI Kabupaten Buru Mahmud Buton menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan terkait pembangunan serta pelayanan publik di tingkat Desa.

Baca juga: Sampah Dari Pengungjung Berserakan di Tempat Nongkrong Belakang Bandara Pattimura Ambon

Baca juga: Mantan Kepsek SD Negeri 5 Bula Sindir Dugaan Politik di Balik Pergantian Dirinya

Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara BPD dan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Desa.

"Kami datang menyuarakan persoalan-persoalan yang ada di desa Kabupaten Buru"ujarnya saat rapat.

Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bambang Langlang Buana, menyambut baik aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan tersebut bersama pihak terkait. 

"Untuk dukungan kita akan bicarakan dengan bapak bupati langsung dan dengan berhubungan dengan pemerintah desa kami akan rekomendasikan ke komisi I untuk di tindak lanjuti"tuturnya.

Berikut Beberapa poin penting yang disampaikan dalam audiensi tersebut meliputi:

• Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 43 desa yang direncanakan pada tahun 2026.
• Pembahasan mengenai pemekaran desa persiapan menjadi desa definitif.
• Penetapan tapal batas desa di wilayah Kabupaten Buru.
• Peningkatan kesejahteraan anggota BPD serta dukungan DPRD terhadap hal tersebut.
• Ketersediaan dokumen-dokumen penting seperti RAB, APBDes, dan LPJ Desa agar dapat diakses oleh BPD.
• Peningkatan kapasitas seluruh anggota BPD di Kabupaten Buru.
• Penyediaan anggaran dana hibah untuk organisasi PABPDSI Kabupaten Buru.
• Penyediaan sekretariat tetap bagi PABPDSI Kabupaten Buru.

Rapat berlangsung dengan suasana konstruktif dan diakhiri dengan kesepahaman untuk terus memperkuat koordinasi antara DPRD, pemerintah desa, dan PABPDSI demi kemajuan desa-desa di Kabupaten Buru.(*)