DPRD Buru Selatan Diduga Abaikan Aspirasi Rakyat dengan Dalih Efisiensi Anggaran

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan, khususnya anggota dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kecamatan Waesama-Ambalau, dikritik tajam terkait dugaan pengabaian aspirasi masyarakat. 

Aspirasi yang disampaikan melalui forum-forum resmi seperti reses dan musyawarah pembangunan disebut kerap tidak ditindaklanjuti, dengan dalih efisiensi anggaran sebagai alasan utama.

Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Ambalau Siwar (HIPPMAS) menyoroti inkonsistensi penerapan efisiensi anggaran ini. 

Menurut Ketua Umum HIPPMAS, Abdul Rauf Solissa, mengatakan istilah efisiensi yang digunakan DPRD terkesan rasional di permukaan, namun dalam praktiknya justru mengindikasikan kecenderungan untuk menolak kebutuhan mendesak rakyat.

"Efisiensi anggaran seringkali hanya berlaku untuk aspirasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, seperti perbaikan infrastruktur desa, bantuan pendidikan, atau peningkatan alat pencarian nafkah," jelas Solissa, Sabtu (21/6/2025).

Baca juga: Akhirnya Dibersihkan, Sampah dari Area Gedung Baru Pasar Mardika Diperkirakan Capai 1 Ton

Lanjutnya, belanja perjalanan dinas, studi banding, pengadaan fasilitas mewah, dan kegiatan seremonial justru tetap berjalan mulus.

Solissa menegaskan bahwa pola ini menunjukkan adanya kemunafikan anggaran, di mana efisiensi hanya diterapkan pada alokasi yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik

Sementara pos-pos anggaran lain yang bersifat kurang produktif tetap dipertahankan.

HIPPMAS secara tegas mempertanyakan prioritas dan keberpihakan DPRD Kabupaten Buru Selatan. 

"Jika lembaga legislatif tidak mampu memperjuangkan kebutuhan konstituennya dengan alasan keterbatasan anggaran, maka fungsi representasi telah kehilangan maknanya," ujar Solissa. 

Baca juga: Imbas Hujan, Harga Cabai di Pasar Langgur Masih Mahal Tembus Rp 200 ribu per Kilo

Ia menekankan bahwa masyarakat tidak menuntut hal yang tidak realistis, melainkan sekadar agar suara mereka tidak dimatikan oleh alasan teknis yang diterapkan secara selektif. 

Efisiensi anggaran, menurutnya, seharusnya bertujuan mengurangi pemborosan, bukan menjadi tameng penolakan aspirasi rakyat.

Lebih lanjut, Solissa mengkhawatirkan bahwa praktik semacam ini dapat memperlebar jurang antara rakyat dan wakilnya. 

Masyarakat berpotensi kehilangan kepercayaan karena merasa hanya menjadi objek politik saat kampanye, namun terabaikan dalam proses penyusunan kebijakan.