Dinas Ketahanan Pangan Ungkap Kendala Pembangunan Dapur MBG di Kabupaten Buru

Laporan Wartawan TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM -  Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi dalam membangun dapur Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG), sebagai bagian dari upaya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif nasional.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Saiba Latuconsina, menjelaskan bahwa kendala awal sempat terjadi pada proses pengadaan perlengkapan dasar seperti ompreng (tempat makan untuk siswa).

"Kendala awal itu di pengadaan ompreng kemarin, namun alhamdulillah kita sudah berkomunikasi dengan jejaring di Jakarta untuk memesan," ujarnya.

Namun, menurutnya, masalah yang lebih besar saat ini berkaitan dengan status lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur MBG, terutama di beberapa kecamatan.

"Untuk saat ini, urusan tanah menjadi kendala utama pembangunan dapur SPPG di beberapa wilayah kecamatan. Beberapa lokasi masih bermasalah pada sertifikat tanahnya," tambahnya.

Baca juga: Belasan Siswa Keracunan MBG di Tual, Rumra Pastikan Segera Evaluasi Menyeluruh 

Baca juga: Jadwal KM Sangiang 19 September - 14 Oktober 2025, Berlayar Menuju Ternate, Babang, Sanana

Dari data yang telah disetujui oleh vendor dari Badan Gizi Nasional, baru empat lokasi di Kabupaten Buru yang telah siap secara legalitas dan fisik untuk pembangunan dapur MBG, yaitu:

Kecamatan Namlea – Desa Namlea,2 lokasi
Kecamatan Lilialy – Desa Lilialy
Kecamatan Waplau – Desa Waplau

"Untuk empat lokasi itu Rencananya akan di baguan pada oktober nanti," tambahnya.

Sementara itu, kecamatan-kecamatan lain masih menghadapi kendala kepemilikan dan legalitas lahan, sehingga belum bisa dimulai proses pembangunan dapur.

Program MBG sendiri menjadi prioritas nasional dalam upaya penanggulangan stunting, peningkatan asupan gizi anak, dan penguatan ketahanan pangan daerah.

 Dapur SPPG merupakan fasilitas vital untuk menjamin distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah penerima manfaat.

Dinas Ketahanan Pangan berharap adanya sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat, guna mempercepat penyelesaian urusan lahan agar program ini dapat berjalan merata di seluruh kecamatan Kabupaten Buru.(*)