DPRD Buru Selatan Diduga Abaikan Aspirasi Rakyat dengan Dalih Efisiensi Anggaran

"Jika dibiarkan berlarut-larut, ini bukan hanya sekadar pengabaian aspirasi, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi itu sendiri," tegas Solissa. 

Dikatakan, aspirasi rakyat seharusnya diperjuangkan, bukan ditunda atau ditolak atas nama efisiensi yang bias kepentingan.

Oleh karena itu, Solissa menyerukan agar DPRD Kabupaten Buru Selatan segera melakukan introspeksi. 

Ia mendesak pemotongan anggaran pada pos-pos yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, mengurangi perjalanan dinas yang minim kontribusi, serta menghentikan pengadaan fasilitas mewah yang tidak relevan dengan kebutuhan publik.

"Yang terpenting, kembalikan keberanian untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, karena di sanalah letak legitimasi dan kehormatan seorang wakil rakyat," cetusnya.

Sebabnya ia meminta untuk menghentikan praktik pembodohan publik dengan dalih efisiensi! Pangkas dulu belanja yang tidak menyentuh rakyat. 

"Hentikan proyek pencitraan. Perjuangkan aspirasi dengan serius atau rakyat akan berhenti percaya. Demokrasi tidak hidup dari pidato, tetapi dari keberpihakan nyata kepada mereka yang paling membutuhkan," pungkasnya. (*)