Komisi IV DPRD Malteng Soroti Tidak Adanya Dokter Spesialis di RSUD Banda‎

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo

‎MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Komisi IV DPRD Maluku Tengah menyoal ketersediaan dokter spesialis untuk realisasi kerjasama Program BPJS Kesehatan.

‎Pasalnya, RSUD Banda belum memiliki dokter spesialis, sehingga program BPJS Kesehatan belum tersentuh di rumah sakit plat merah itu.

‎Akhirnya, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV, Senin (16/6) lalu, Ketua Komisi, Musriadin Labahawa memanggil Dinas Kesehatan Maluku Tengah.

‎"Dinkes Maluku Tengah dan RSUD Banda bakal diundang. Tadi sepintas kita berdiskusi kaitannya dengan realisasi Program BPJS Kesehatan dalam hubungannya dengan penyediaan dokter Spesialis," tutur Labahawa kepada awak media di ruang kerjanya.

Baca juga: Direktur RSUD Masohi Larang Siaran Langsung RDP, Praktisi Hukum: Ini Pengekangan Hak Publik

Baca juga: Larang Wartawan Siaran Langsung, Ahli Pers Sebut Anang Rumuar Terancam Pidana Penjara dan Denda 

‎Selain menyoroti persoalan tersebut, pihaknya bersama OPD teknis juga bakal mencari solusi kaitan dengan proses rujukan pasien di Pulau Ai dan Pulau Rhun ke RSUD Banda, dimana pasien harus menyeberang ke Walang Banda Besar.

‎"Padahal dari sisi jangkauan tidak satu rute, maka agar mempermudah akses kesehatan masyarakat di pulau-pulau kecil, kami coba atensi agar dibangun satu puskesmas di Naira, dan sudah disepakati dengan dinas akan dibangun di rumah sakit lama (Naira)," ucapnya.

‎Diakui Labahawa, kekurangan air bersih dan genset menjadi dua hal yang disampaikan pihak RSUD Banda, dan hasil rapat tersebut, Dinkes bakal agendakan (rapat) dengan Dinas PUPR agar masalah air ini bisa diselesaikan.

‎Dirinya juga menuturkan, RSUD Banda sampai saat ini belum diresmikan secara seremonial, maka tentu pihaknya mendorong agar bisa diresmikan sehingga secara otentik bisa beroperasi.

‎"Kalau saya lihat, masalah pertama adalah setelah dibangun RSUD Banda sempat tidak beroperasi, karena ada tekanan dari BPK dan KPK saat itu tidak dioperasikan, maka dari itu secara cepat mereka operasikan. Tapi secara seremonial belum diresmikan, ini aspirasi RSUD yang perlu kita tindaklanjuti. Direncanakan November Festival Banda kita minta Bupati untuk resmikan," imbuh anggota legislatif itu.

‎Di puskesmas Waer lanjut Politisi PKS itu, memerlukan penambahan daya listrik karena terkendala dengan daya listrik.

‎Sementara itu, beberapa Puskesmas Pembantu (Pustu) di Pulau Hatta menjadi konsen Komisi IV dengan dinas agar fasilitasnya diperhatikan dan nakes-nakes segera diisi, karena ini wilayah terpencil yang butuh perhatian Pemda.

‎Politisi itu menambahkan, Di Lonthor pihaknya dan OPD teknis ingin menaikan status Puskesdes menjadi Pustu dan mengisi tenaga kesehatan di Pustu tersebut.

‎"Dari hasil temuan itu kami berharap Dinas bisa selektif dan proaktif mengisi tenaga nakes di pustu dan Puskesmas agar masyarakat tidak terkendala pelayanan kesehatan," pungkas Labahawa. (*)