FGII Maluku Soroti Kinerja Plt Kadis Pendidikan: Desak Tunda Seleksi Kepsek dan Berantas Pungli

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua DPD Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Provinsi Maluku, Drs. Elvis Kolelsy angkat bicara menyoroti berbagai persoalan di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. 

Menurutnya, masalah seperti Yayasan Christina Martha Tiahahu, Dinas Pendidikan, dan Persekolahan Pertiwi, adalah persoalan kecil yang seharusnya mudah diselesaikan tanpa perlu melibatkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku, Abdulah Vanath.

"Seharusnya Dinas Pendidikan Provinsi Maluku merupakan lini terdepan dalam menyelesaikan semua persoalan ini, mulai dari tingkat sekolah, yayasan, masyarakat, maupun lembaga lainnya," ungkapnya kepada TribunAmbon.com, Kamis (12/6/2025).

Kolelsy juga menyoroti kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, James Th Leiwakabessy.

Ia menilai bahwa Surat Keputusan (SK) penugasan yang diberikan Gubernur dengan jangka waktu tiga bulan belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan mendekati bulan ketiga belum ada perubahan signifikan.

"Seharusnya Plt. Kepala Dinas Pendidikan menyadari sungguh bahwa kepercayaan tiga bulan itu sangat singkat, oleh karena itu program prioritas jangka pendek yang membawa pengaruh jangka panjang harus diidentifikasi dulu," jelas Kolelsy.

Ia mengkritik kebijakan yang cenderung "copy paste" atau meniru program tidak penting dan bersifat rutinitas belaka, yang justru memboroskan anggaran dan tenaga. 

Baca juga: Perpusnas Buka Akses Digital Buku Langka dan Naskah Kuno Gratis untuk Umum

Baca juga: Bentrok Antar Pemuda di OSM - Ambon, Sejumlah Korban Alami Luka Termasuk Satu Anggota TNI

Contohnya, Kolelsy menyebut seleksi kepala sekolah yang dinilai tidak penting, memboroskan anggaran, dan tidak berkualitas.

"Kenapa saya katakan boros dan tidak berkualitas? Sebab stok kepala sekolah yang tersedia empat tahun terakhir, bila dibuka datanya ada sekitar 700-800 lebih calon kepala sekolah yang siap diangkat. Mengapa tidak diangkat tetapi dibuat tes lagi? Apakah tidak ada pekerjaan?," tanyanya.

Lebih lanjut, Kolelsy mengungkapkan kejanggalan dalam proses seleksi kepala sekolah, di mana hasil tes administrasi dan wawancara diumumkan, namun tes tertulis tidak. 

Ironisnya, saat pergantian kepala sekolah, seringkali justru diambil dari mereka yang tidak mengikuti seleksi atau tidak memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri. 

Hal ini, menurutnya, dapat dicek langsung di beberapa kepala sekolah SMA atau SMK di Maluku, kecuali daerah 3T.

Maka dari itu, Ketua DPD FGII Provinsi Maluku ini meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk:

• Menunda pelaksanaan tes seleksi kepala sekolah tahun ini karena masih banyak stok yang tersedia.
• Mengingat pengumuman hasil seleksi tahun ini belum keluar, namun sudah ada pengumuman seleksi baru lagi, hal itu menunjukkan Dinas Pendidikan tidak siap.
• Mengatasi pemborosan anggaran yang terjadi.
• Memastikan program yang dijalankan memenuhi kebutuhan prioritas.

Kolelsy menekankan bahwa kebutuhan paling penting dan harus menjadi program prioritas utama bagi Plt. Kepala Dinas Pendidikan selama tiga bulan adalah menata sumber daya manusia yang berkualitas.